Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendesa Berdialog dengan Warga Banjar

Kompas.com - 27/11/2015, 21:31 WIB
Anne Anggraeni Fathana

Penulis

MARTAPURA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi menghadiri dialog Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Martapura, Kalimantan Selatan, Jumat (27/11/2015). Acara tersebut merupakan jembatan diskusi dua arah dengan camat, kepala desa, dan lurah sekabupaten Banjar.

"Pemangku kepentingan dan pengawal desa merupakan tokoh utama yang membuat berjalanannya kementerian ini dan membuat kami tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi di desa. Karena bapak dan ibu sendiri yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat," kata Anwar.

Anwar melanjutkan, Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dibuat sehingga desa dapat maju secara ekonomi, sosial, dan budaya. Jika sebelumnya desa hanya sebagai objek, kini dapat mengurus kepentingannya sendiri.

Mengacu pada strategi pembangunan sebelumnya, desa dapat dibangun dengan melakukan pengembangan potensinya serta mengajak masyarakat sebagai mitra pembangunan. Selain itu, harus ada kerja sama antardesa untuk memadukan kesamaan potensi sumber daya mereka dan menghasilkan keunggulan.

"Desa bisa menjadi kekuatan baru. Jika desa berkembang, maka kecamatan ikut berkembang, lalu kabupaten sampai tingkat propinsi, dan terakhir negara yang berkembang. Jadi, bukan lagi kita membangun desa, namun desa membangun Indonesia," kata Anwar.

Note (deskripsi foto): Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi Sanusi Anwar bersama camat, kepala desa, dan lurah sekabupaten Banjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Whats New
Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Whats New
Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Spend Smart
Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com