Bupati Mimika Kecam Freeport karena Tak Mau Bangun Smelter di Papua

"Dari studi yang dilakukan, dari sudut kebutuhan energi dan sudut yang bisa menampung bahan kimia, saat ini lokasi yang paling ideal adalah di Jawa Timur, dan kami akan lanjutkan," kata Direktur PT Freeport Indonesia Clementino Lamury saat rapat dengan Komisi VII DPR Selasa (7/2/2016) di Jakarta.

Freeport beralasan, pembangunan pabrik smelter memiliki resiko yang cukup berbahaya.

Hal itu terutama terkait limbah bahan kimia hasil pengolahan bahan tambang mentah (raw material).

Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang juga hadir dalam rapat tersebut tak habis pikir dengan pernyataan Clementino.

Padahal, Pemkab Mimika sudah menyediakan lahan 3.000 hektar untuk pembangunan smelter di Papua.

"Jadi tidak ada alasan lagi bagi Freeport untuk membangun smelter di Gresik. Hai Clemen!, apakah gunung Grasberg itu berada di Surabaya?," ujar Eltinus kesal.

Tak cuma Bupati Mimika yang tersulut kesal kepada Freeport karena tak mau membangun Smelter di Papua.

Di Balkon ruang Komisi VII DPR RI, masyarakat Papua yang hadir juga bereaksi.

Mereka berteriak-teriak bahwa pernyataan Clementino merupakan penyataan yang bohong.

Untungnya, kondisi rapat bisa kembali kondusif dalam waktu singkat.

Meski mengaku berkomitmen membangun smelter di Gresik, progres proyek smelter Freeport ternyata baru 14 persen.

Padahal, syarat mendapatkan perpanjangan ekspor enam bulan ke depan adalah perkembangan pembangunan smelter harus meningkat.

Lantaran lamban, pemerintah mewajibkan Freeport menyetor 530 juta dollar AS sebagai jaminan.

Jaminan tersebut hanya seperempat dari nilai investasi pembangunan smelter di Gresik yang mencapai 2,3 miliar dollar AS.

Namun hingga kini dana jaminan tersebut belum juga diserahkan Freeport.