BI: Dua Ratus Ribu Rekening Deposan Kakap Bisa Picu Perang Bunga Antar Bank

Lantaran punya dana besar, para deposan itu sering menekan bank untuk mendapatkan bunga deposito yang tinggi.

Menurut Bank Indonesia (BI), ada sekitar 200.000 rekening deposan yang memiliki dana besar di perbankan. Jumlah itu cukup untuk memicu perang bunga deposito antar bank.

"Rekening-rekining itu menguasai 57 persen dana deposito di Indonesia," ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Jakarta, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebanyak 214.686 rekening memiliki simpanan di atas Rp 2 miliar.

Pada akhir Maret tahun lalu, Jumlah nominal simpanan rekening itu mencapai Rp 2.433,178 triliun. Saat ini, jumlah rekening individu dan korporasi di Indonesia mencapai 170 juta.

Artinya, bila 57 persen dana deposito dikuasai 200.000 rekening, maka dominasi mutlak ada ditangan sejumlah deposan kakap.

Tak jarang, para deposan kakap itu meminta bunga deposito tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar kepada bank.

Bila tak dipenuhi, dana besar yang akan didepositokan bisa dialihkan ke bank lain.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu deposan besar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sedangkan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro bilang, Pemerintah Daerah (Pemda) juga kerap kali menyimpan anggaran yang belum terpakai di bank.

Data per Desember 2015 lalu, ada Rp 100 triliun dana daerah yang disimpan di bank. Hal inilah yang membuat posisi tawar bank lemah.

Apalagi bank juga sangat membutuhkan dana pihak ketiga (DPK) unit pendanaan penyaluran kredit.

Meski tahu ada resiko pembengkakan dana, bank-bank saling berlomba memberikan bunga deposito tinggi kepada para deposan.

Faktor itulah yang bisa memicu perang bunga deposito antar bank.

Nah, untuk menutup dana yang membengkak akibat memberi bunga deposito itu, bank biasanya mengambil jalan menaikan bunga kredit.

Akhirnya, masyakarat lah yang terkena dampak perang bunga deposito antar bank. Sebab dengan bunga kredit hingga, masyarakat menjadi enggan mengambil kredit untuk usahanya.

Hal inilah yang menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, berpotensi mematikan jiwa-jiwa entrepreneur di Indonesia.