Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasar Keuangan Indonesia Belum Optimal

Kompas.com - 08/04/2016, 13:52 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pasar keuangan Indonesia saat ini masih belum optimal. Ini terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Indonesia yang hanya 40,7 persen dari PDB (produk Domestik Bruto).

Sebaliknya, DPK terhadap PDB negara-negara tetangga seperti Singapura telah mencapai 137 persen, Malaysia 94 persen, dan Filipina 55 persen. "Nilai transaksi di pasar modal sendiri kita hanya 45,2 persen dari PDB, sedangkan Thailand sudah 104 persen dan Malaysia 156 persen," kata Bambang di Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Berbekal latar belakang itu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sepakat membentuk Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Bambang mengatakan, forum koordinasi penting untuk ketersediaan dana bagi pembangunan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan serta inklusif.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menuturkan,  forum koordinasi antarlembaga itu diharapkan mampu memberi pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan melalui berbagai macam instrumen keuangan. Dengan begitu, pembiayaan pembangunan dapat terpenuhi untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan, dan inklusif. "Suatu tanda bahwa negara akan maju atau berkembangnya industri keuangan negara maju ditandai dengan semakin tingginya pendalaman pasar keuangan," ungkapnya.

Jika pendalaman keuangan terjadi di suatu negara, hal itu bisa dilihat dari semakin besarnya pembiayaan dari perbankan. Kemudian, lanjut Muliaman, akan muncul pembiayaan alternatif yang bisa dibangun atau mobilisasi dari sektor di luar perbankan.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyatakan, pendalaman pasar keuangan bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pasar keuangan Indonesia dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Pasar yang dalam dan likuid, kata Agus, masih jauh dari harapan karena volume transaksi valuta asing (valas) masih di kisaran 4 hingga 5 miliar dollar AS per hari. "Malah sebagian besarnya dari transaksi spot atau tunai. Ini jauh di bawah Thailand yang sudah mencapai 11 miliar dollar AS per hari dan Malaysia yang sudah 13 miliar dollar AS per hari," jelas Agus.

Ia memandang, masih banyak ruang perbaikan agar pasar keuangan menjadi lebih dalam dan likuid. Untuk rasio pasar obligasi, Indonesia hanya sebesar 2 persen dari PDB. Ini tertinggal jauh pula dari Malaysia yang sudah 57 persen dan Thailand yang mencapai 23 persen dari PDB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Viral Mainan 'Influencer' Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Viral Mainan "Influencer" Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com