Anggota DPR: Gara-gara Susi, Kerja Sama dengan China Hanya Tinggal Kenangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Ono Surono, menyampaikan, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengganggu hubungan kerja sama bilateral dengan China.

Padahal, sedianya Pemerintah Indonesia telah menyepakati nota kesepahaman dengan Pemerintah China untuk bidang perikanan tangkap.

"Akan tetapi, dengan berbagai paket kebijakan KKP, kerja sama antara Indonesia dan China hanya akan menjadi kenangan saja," ungkap Ono dalam rapat kerja, Rabu (13/4/2016).

Ono menuturkan, dengan dikeluarkannya aturan moratorium perizinan kapal eks asing dan pelarangan alih muatan tengah laut, maka rencana peningkatan investasi China pada sektor perikanan tangkap praktis terjegal.

"China yang pada saat itu merencanakan 1.000 kapal superpurse seine masuk (ke Indonesia) hanya akan tinggal kenangan saja," ucap Ono.

Ono pun menyindir kerasnya Susi sehingga membuat friksi antara Indonesia-China.

Misalnya, yang baru-baru saja terjadi, yakni kasus KM Kway Fey 10078 di Laut Natuna.

Dalam kesempatan tersebut, Susi menyadari bahwa banyak pihak menyesalkan langkah-langkah kebijakannya untuk kedaulatan maritim.

"Karena adanya Menteri Susi, kerja sama dengan China atas 1.000 kapal superpurse seine yang datang dari China (batal)," kata Susi.

"(Tapi) Saya rasa itu patut disyukuri oleh kita semua. Karena kalau 1.000 kapal superpurse seine masuk ke perairan Indonesia, saya yakin itu akan menghabiskan sumber daya alam yang ada," kata dia lagi.

Menteri asal Pangandaran itu menjelaskan, perjanjian tersebut ditandatangani dua pekan sebelum dirinya masuk ke pemerintahan.

Perjanjian itu ditandatangani oleh Direktur Perikanan Tangkap KKP kala itu, Gellwyn Jusuf.

"Karena hal itu sangat strategis, maka saya batalkan perjanjian itu. Dan saya sudah bicara, kita menuju sustainability. Superpurse seine itu tidak ramah lingkungan, sangat besar, dan seharusnya tidak boleh diizinkan, kapal-kapal purse seine kita bisa kalah bersaing," jelas Susi.

Batalnya perjanjian kerja sama dengan China soal 1.000 kapal superpurse seine itu dinilai Susi tidak menjadi soal.

Toh, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), justru investasi bidang perikanan naik 13 kali lipat tahun ini dibandingkan tahun lalu.

Catatan lain dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar petani subsektor perikanan pada kuartal-I 2016 mengalami peningkatan menjadi 110.

Adapun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan sepanjang 2015 mencapai 8,96 persen.

"Jadi saya berpikir adalah satu hal yang sangat baik batalnya 1.000 kapal superpurse seine itu masuk ke Indonesia. Kita tidak perlu sesali. Bilateral (masih) baik. Kan investasi di bidang apa saja ada (tidak hanya perikanan)," pungkas Susi.