Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementan: Peningkataan Produksi Kedelai Lokal Masih Lambat

Kompas.com - 26/04/2016, 05:01 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengemukakan bahwa produksi kedelai di tingkat petani lokal masih lambat. Penyebabnya, petani malas menanam kedelai karena harganya tak ekonomis.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi (Buakabi) Kementan, Maman Suherman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (25/4/2016). 

Data Kementan menunjukkan, produksi kedelai lokal pada 2015 sebesar 0,96 juta ton sementara konsumsi kedelai nasional 2,4 ton-2,5 ton per tahun.

Untuk menambah kekurangan, Kementan akan mengimpor kedelai. "Produksi yang lambat disebabkan minat petani yang turun. Itu juga disebabkan oleh harga di tingkat petani yang rendah sebesar Rp 2.500 per kilo.  Sehingga petani malas menanam kedelai," kata Maman.

Menurut dia, walaupun turun tapi ada perkembangan positif dari produksi kedelai lokal. Kedelai lokal punya banyak keunggulan dibandingkan dengan kedelai impor.

Kedelai lokal punya protein yang tinggi. Produksi kedelai lokal juga 10 kali lebih tinggi dengan masa panen sekitar 75 hari.

Untuk mengatasi perlambatan produksi tersebut, Kementan akan terus memberikan subsidi bibit dan benih. Kementan juga akan memberikan subsidi berupa lahan seluas 700 hektare di berbagai wilayah di Indonesia.

"Upaya-upaya untuk meningkatkan produksi itu terus kami lakukan, dan menurut kami potensi peningkatan produksi kedelai peluangnya ada," kata Maman.

(Baca: Ini Rencana Impor Kedelai dan Gula Tahun Depan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Whats New
InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

Whats New
KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

Whats New
BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

Whats New
Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak 'Tenant' Donasi ke Panti Asuhan

Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak "Tenant" Donasi ke Panti Asuhan

Whats New
Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Whats New
Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Whats New
BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

Whats New
PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

Work Smart
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Whats New
Cadangan Devisa RI  Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Cadangan Devisa RI Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com