Pemerintah Siap Tambah Utang, FITRA Sebut Menteri Keuangan Galau Merencanakan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintah khususnya Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro galau dalam merencanakan pendapatan negara, sampai harus menyiapkan tambahan tambalan APBN sebesar Rp 27 triliun melalui penerbitan SBN.

Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi, menjelaskan alasan pertama adalah penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target sejak dua tahun terakhir.

Di sisi lain, APBN selalu didesain dengan potensi pelebaran defisit anggaran.

Kedua, politik atau distribusi anggaran yang diambil tidak prioritas.

Apung bilang, ada Penyertaan Modal Negara (PMN) yang di-hold sebesar Rp 48 triliun pada tahun ini.

"Kenapa kemudian itu untuk PMN BUMN? Mending untuk menutup pos anggaran, sehingga kita tidak harus utang. Artinya, prioritas penganggaran Menkeu agak galau," kata Apung di kantor Seknas FITRA, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Padahal, lanjutnya, pada 2015 lalu, perusahaan-perusahaan pelat merah telah mendapat suntikan Rp 73 triliun.

"Kegalauan ini kan menunjukkan perencanaan pendapatan dari Kemenkeu selalu meleset," ucap Apung.

Selain itu, Apung juga melihat, kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kurang maksimal.

Boleh jadi, kata dia, pemerintah getol memperjuangkan tax amnesty karena alasan agar tidak perlu menambah utang lagi.

"Lalu, pertanyaannya, dulu reformasi subsidi BBM yang dialihkan ke infrastruktur, kenapa tidak digunakan untuk menutup defisit?," pungkas Apung.

Sebelumnya dikabarkan, pemerintah ternyata telah menyiapkan skenario tambahan utang untuk menambal pelebaran defisit anggaran negara tahun ini.

Tambahan utang itu menjadi skenario perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tambalan dana pelebaran defisit sebesar Rp 19 triliun dari sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu.

"Sisanya Rp 26 triliun sampai Rp 27 triliun diambil dari pasar," kata Suahasil, dalam acara peluncurun buku Laporan Perekonomian Indonesia 2015, di gedung Bank Indonesia, Kamis (28/4/2016).

Pemerintah berencana mengajukan RAPBNP 2016 pada Mei 2016.

Pemerintah masih berharap akan ada tambahan penerimaan dari kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang saat ini masih dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).