Susi Ingatkan Lagi Penangkapan Ikan Terlarang untuk Asing

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menegaskan  bahwa hanya nelayan atau perusahaan Indonesia saja yang boleh berinvestasi di perikanan tangkap.

“Beberapa info di media menyebutkan bahwa China boleh melakukan investasi penangkapan ikan. Itu tidak benar,” kata Susi dalam sambutan penandatanganan MoU dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

“Mungkin beberapa menteri lain lupa, bahwa kita telah setuju untuk memasukkan penangkapan ikan itu ke negative list investasi,” katanya lagi.

Susi bahkan mengatakan, dirinya memilih mundur apabila kapal-kapal asing kembali bisa beroperasi.

Menurut Susi, anggaran Rp 10 triliun yang dikucurkan APBN ke nelayan tidak akan ada artinya jika kapal-kapal asing bisa kembali menangkap ikan di perairan Indonesia.

“Ngasih perahu, ngasih jaring, (tapi) ikannya enggak ada. Ya untuk apa?” kata Susi.

Apalagi, sambungnya, cara-cara penangkapan ikan kapal-kapal besar asing itu tidak ramah lingkungan.

“Jadi, keberlanjutan sangat penting. Tanpa itu, kesejahteraan tidak ada,” imbuh dia.

Susi berharap pemerintah tidak kembali pada cara-cara lama dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan.

Menurut dia, sejak pembenahan dilakukan KKP, perekonomian sektor perikanan bisa tumbuh signifikan di tengah perlambatan pertumbuhan sektor lainnya.

“Pada awal dimulainya pemerintahan ini, pertumbuhan sektor perikanan tidak pernah lebih dari tujuh persen. Pada kuartal-III 2015 pertumbuhannya naik jadi 8,37 persen,” kata Susi.

Tidak hanya sektornya saja yang tumbuh, daya beli pelakunya juga meningkat.

Nilai Tukar Petani (NTP) nelayan yang pada awal pemerintahan hanya 102, naik menjadi 110 dalam satu setengah tahun terakhir.

Susi bilang, dilarangnya kapal-kapal asing beroperasi di Indonesia juga telah menyelamatkan banyak keuangan negara.

Dia mengatakan, berdasarkan laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said, solar yang berhasil dihemat sampai 37 persen atau setara Rp 80 triliun.

“Saya memohon kepada semua yang hadir di sini untuk bisa mengadvokasi dan memastikan apa yang sudah bisa kita raih ini. Memasukkan perikanan tangkap di DNI, bisa dipertahankan. Karena kalau kita tidak pertahankan ini, pertumbuhan yang baru saja kita raih pun akan turun ke bawah,” pungkas Susi.