Pemerintah Pusat Diminta Potong Anggaran Daerah yang "Lelet" Implementasikan Paket Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 12 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejak September 2015, dinanti-nanti implementasinya oleh sejumlah pelaku usaha sejauh ini.

Dari sektor pertekstilan misalnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman menekankan, belasan paket kebijakan yang dirilis pemerintah pusat tidak akan ada artinya jika tidak diimplementasikan oleh pemerintah daerah (Pemda).

"Makanya saya akan mendukung 100 persen pemerintah pusat untuk memberikan reward and punishment melalui Dana Alokasi Umum atau lainnya," kata Ade ditemui di sela-sela sebuah diskusi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

"Pemda yang patuh pada pemerintah pusat dapat reward. Yang enggak patuh dihukum saja, cabut itu dananya," imbuh Ade.

Menurut Ade, hanya dengan cara ini maka instruksi dari pusat akan dijalankan oleh daerah sebagaimana instruksi awal.

"Kalau sekarang, pemerintah pusat bilang A, ke bawahnya aturannya jadi Z," ucap Ade.

Misalnya kata dia soal izin gangguan.

Presiden telah memerintahkan agar izin gangguan ini dihapuskan.

Lucunya, imbuh Ade, pemerintah daerah tidak kalah cerdik.

Ada pemerintah daerah - tanpa menyebut kabupaten/kota yang dimaksud - mengeluarkan 'Izin Tanpa Gangguan'.

"Jadi tetap harus pakai izin. Ujung-ujungnya duit. Karena Pemda orientasinya duit. Mengeluarkan regulasi tapi ujung-ujungnya duit," ucap dia.

Padahal seharusnya, kata Ade, regulasi dikeluarkan bukan ditujukan untuk mencari penerimaan daerah apalagi masuk ke kantong-kantong pribadi pejabat daerah.

"Tapi dibuat untuk mempermudah lapangan kerja dan meningkatkan devisa. Tapi sekarang bukan begitu. Ujung-ujungnya dia dia kantong dia tambah tebal. Itu dia masalahnya," kata Ade.

Sebagai informasi, pemerintah sedianya mengeluarkan regulasi "reward and punishment" bagi pemerintah daerah yang berkinerja berkualitas dalam penyerapan anggaran.

(Baca: Ada Sanksi bagi Pemda yang Malas Serap Anggaran)

Ketika dikonfirmasi soal kebijakan itu, Ade mengamini, agar kebijakan serupa juga dibuat untuk mendorong implementasi paket kebijakan.

"Ya dibuat seperti kebijakan itu. Bukan hanya untuk penyerapan anggaran saja. Tapi juga untuk implementasi paket kebijakan," tukas Ade.