Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemerintah Dinilai Tak Pernah Perhitungkan Dampak Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai tidak pernah benar-benar memperhitungkan dampak sosial dalam proses pembangunan.

Kepala Divisi Perempuan Melawan Perdagangan Bebas dan Investasi, Solidaritas Perempuan, Arieska Kurniawaty menuturkan dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta sangat terlihat pemerintah mengabaikan dampak sosial pembangunan pulau buatan itu.

Arieska memandang, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangat minim.

"Padahal kalau kita bicara pesisir, itu ruang perempuan. Laki-lagi bisa pergi melaut ke tengah. Aktivitas perekonomian perempuan itu lebih banyak di pesisir," ucap Arieska, di Jakarta, Minggu (21/5/2016).

"Artinya, ketika pesisir terancam, maka kehidupan perempuan juga akan terancam. Tapi faktanya, perempuan tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diperhitungkan situasi dan kondisinya," imbuhnya.

Arieska mengingatkan, janji politik Presiden Joko Widodo kepada masyarakat salah satunya yaitu untuk melindungi kelompok marginal, kelompok yang tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

"Tapi komitmen itu tidak nampak terlihat dalam proses berjalannya proyek reklamasi," ucap Arieska.

Di sisi lain, Arieska mengklaim hingga kini pun tidak ada data berapa jumlah perempuan nelayan yang ada di Teluk Jakarta dan Indonesia.

Padahal organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) sudah merekomendasikan negara-negara anggotanya untuk memiliki data dan sebaran perempuan nelayan.

Lebih lanjut dia bilang, jika ternyata Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta soal pemberian izin reklamasi tidak dicabut dan terus berjalan, maka hal tersebut akan merampas kehidupan khususnya perempuan.

"Saya tidak bicara ekonomi. Tapi bagaimana identitas mereka sebagai perempuan pesisir? Dampak sosial seperti itu tidak pernah diperhitungkan, karena pemerintah kita selalu bicara masalah pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat," pungkas Arieska.