LKPP Ajak "E-Commerce" Tawarkan Barang ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) mengajak e-commerce menawarkan sejumlah produk atau barangnya untuk memenuhi semua kebutuhan pemerintah.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan masuknya e-commerce dalam pengadaan dan barang pemerintah merupakan suatu terobosan yang maju sekali.

"Bergabungnya e-commerce dalam sistem pengadaan barang dan jasa ini dipercaya mampu mengakselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli oleh pemerintah," ujar Agus, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (26/5/2016).

Agus menjelaskan, nantinya produk atau barang yang ditawarkan e-commerce masuk ke dalam sistem e-katalog.

Sehingga pemerintah langsung bisa memilih barang yang diperlukan.

Agus menuturkan pemanfaatan e-katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah.

E-commerce yang diajak bekerja sama dalam aplikasi e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain, AnugrahPratama.com, Ayooklik.com, Bhinneka.com, dan Mbiz.co.id.

Agus mengatakan pada tahun 2015 realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat e-katalog pada 2015 totalnya mencapai Rp 31,1 triliun, dengan nilai transaksi yang diperoleh Bhineka.com sebesar Rp 806 miliar.

"Kami berharap angkanya akan naik terus dari tahun ke tahun," kata Agus.

Sementara itu, Dewan Pembina Asosiasi e-commerce Indonesia (IdEA) Emirsyah Sattar sangat mengapresiasi langkah LKPP yang menggandeng e-commerce untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah.

"Saya sangat apresiasi langkah LKPP ini, Langkah ini bisa menciptakan e-procurement (pengadaan barang dan jasa lewat online) yang sehat dan transparan," ucap Emirsyah.

Emirsyah berharap kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam konteks e-katalog dapat terus berlanjut untuk membentuk Indonesia yang lebih baik lagi.