Pemerintah Bentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan membentuk Tim Pengarah Dewan Nasional Keuangan Inklusif untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap keuangan formal.

Ini merupakan salah satu kesepakatan dalam rapat koordinasi tentang program keuangan inklusif di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (3/8/2016).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tim akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan wakil ketua tim, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Ketua harian, saya sendiri. Wakil Ketua I adalah Gubernur Bank Indonesia, dan Wakil Ketua II adalah Ketua Dewan K Komisioner Otoritas Jasa Keuangan," kata Darmin.

Lebih lanjut, dia menuturkan, anggota tim akan terdiri dari beberapa menteri, antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani; Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto; serta Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain itu, tim juga akan diperkuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Puspayoga, serta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

"Pemerintah tak cukup hanya membuka akses keuangan inklusif, tetapi juga harus ada aksi yang jelas untuk merangkul rakyat," kata Darmin.

SNKI dengan lembaga yang kuat diperlukan untuk meningkatkan persentase akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal hingga mencapai 75 persen pada akhir 2019.

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, diharapkan 90 persen masyarakat sudah memiliki akses ke layanan keuangan ke lembaga keuangan formal pada 2023.