Jokowi: Program 35.000 MW Itu Kebutuhan, Bukan Keinginan

SEMARANG, KOMPAS.com – Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa proyek 35.000 megawatt yang dikampanyekan selama ini bukan sebatas pada aspek keinginan memenuhi Nawacita, melainkan telah menjadi suatu kebutuhan di negeri ini.

Pernyataan itu disampaikan di sela sosialisasi Tax Amnesti di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/8/2016) malam. Presiden menegaskan, dengan adanya proyek itu maka Indonesia bisa mulai bersaing dengan negara lain.

“Ini kebutuhan, bukan keinginan. Kalau mau berkompetisi tapi tidak siap, jangan harap mau bersaing. Kalau tidak segera kita ditinggal negara lain. Vietnam sudah meninggalkan kita. Kita tidak mau ditinggal, enggak. Kita harus kejar,” ujar Presiden.

Sepanjang Indonesia merdeka hingga berulang tahun ke 71, listrik yang baru terealisir baru 53 ribu Megawatt. Namun dalam 5 tahun masa pemerintahan ini, Jokowi minta agar realisasi proyek listrik 35 ribu megawatt, sehingga bisa menepis anggapan orang yang tidak percaya pada kinerja pemerintah.

“Bagi saya, target ya target. Kalau biasanya 1 shift, 2 shift ini saya tidak setuju, langsung 3 sift. Kita harus kejar, caranya kerja jangan 1 shift, tapi 3 shift,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Pemerintah pun mengajak kalangan swasta untuk bisa bergabung menanamkan investasinya di sektor yang disediakan.

Presiden minta agar kesempatan yang diberikan agar tidak disia-siakan, sehingga bisa bersama-sama mendorong pertumbuhan perekonomian.

Jokowi juga mengajak agar dana Tax Amnesty bisa disalurkan untuk pembiayaan proyek-proyek besar yang sedang digarap pemerintah. Beberapa proyek langsung ditawarkan para pengusaha wajib pajak agar bersedia disalurkan di bidang infrastruktur.

Swasta pun dipersilahkan untuk mengambil beberapa jalur yang dinilai menguntungkan. Beberapa proyek kereta api di luar Jawa jika dihitung menguntungkan, pihak swasta untuk segera mengambil kesempatan itu.

“Uang itu digunakan untuk apa. Kita fokus pada infrastruktur, bisa pelabuhan: Tanjung Priok, Sorong ini baru dimulai, atau yang kecil-kecil. Bisa ke Jalan tol, ada yang besar dan kecil. Kalau dihitung masuk silahkan, atau yang di Sulawesi. Jalur kereta api kalau dihitung masuk, silahkan diambil,” kata Presiden lagi.

Dengan ikutnya swasta, Presiden berharap nantinya APBN akan dikonsentrasikan untuk pembangunan kawasan pinggiran, hingga pembangunan di Indonesia bagian Timur.