Menkeu: Pemerintah Tak Ambil Kebijakan Populis Destruktif untuk Kurangi Kesenjangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan untuk mengurangi kesenjangan, cara yang ditempuh bukanlah dengan mengambil kekayaan orang kaya untuk didistribuskan ke orang miskin.

Menkeu menyebut, pemerintah tidak menempuh cara yang populis destruktif tersebut untuk mengurangi kesenjangan. Sebaliknya, yang ditempuh adalah cara populis konstruktif.

Salah satu yang dilakukan adalah dengan menggunakan sejumlah instrumen kebijakan, misalnya tarif pajak progresif.

"Memastikan pajak dibayarkan. Oleh karena itu, program pengampunan pajak merupakan usaha untuk mengoreksi kesenjangan. Kalau partisipasinya sukses, akan mengurangi kesenjangan," kata menkeu sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Jumat (19/8/2016).

Selain pajak progresif, langkah yang ditempuh adalah pembangunan infrastruktur guna memperlancar kegiatan ekonomi ataupun mengatasi kemiskinan.

Kecepatan eksekusi atas berbagai kebijakan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pemerintah agar berbagai paket kebijakan bisa segera dilaksanakan.

"Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Pengumuman kebijakan merupakan satu hal, sedangkan eksekusi hal lain. Efektivitasnya hal lain lagi. Masalahnya, bukan masalah arah kebijakan, tetapi koherensi dari sisi kecepatan eksekusi," kata Sri Mulyani.

Versi lengkap wawancara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terbit di harian Kompas edisi 19 Agustus 2016, di halaman 1 dengan judul "Membangun dan Memperkuat Fondasi Indonesia".