Dirjen Pajak: Wajib Pajak Superkaya Terus Dimonitor Setiap Hari

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah membentuk tim task force untuk memonitor wajib pajak (WP) besar yang berminat ikut program amnesti pajak.

Menurut Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, tim tersebut meliputi pegawai di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Wilayah (Kanwil), hingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

"Jadi, wajib pajak besar di masing-masing KPP-nya, masing-masing kanwil, itu dimonitor terus. Artinya setiap hari ditelepon," ujar Ken di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Pria kelahiran Malang itu menuturkan, para petugas pajak terus melakukan pendekatan kepada para wajib pajak besar agar mengikuti program amnesti pajak.

Dengan pendekatan itu, pemerintah berharap para wajib pajak besar segera mendeklarasikan atau merepatriasi harta-hartanya.

DJP sendiri mengaku memiliki data lengkap para wajib pajak yang menyimpan hartanya di luar negeri. Data itulah yang akan dijadikan dasar untuk melihat potensi masuknya dana dari luar negeri ke Indonesia.

Meski begitu, Ken mengatakan, para wajib pajak besar yang datanya ada di DJP belum banyak yang mengikuti program amnesti pajak. Hanya, ia mengungkapkan, para wajib tersebut sudah berjanji ikut program yang diluncurkan pemerintah pada Juli 2016 lalu itu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dikutip Kompas.com, Jakarta, Senin (29/8/2016), dana repatriasi baru mencapai Rp 7,66 triliun, atau hanya 0,76 persen dari target Rp 1.000 triliun.

Sementara itu, dana yang sudah dideklarasikan baru mencapai Rp 95,2 triliun dari target pemerintah Rp 4.000 triliun.

Rinciannya, sebanyak Rp 14,1 triliun berasal dari deklarasi luar negeri dan Rp 81,1 triliun dari deklarasi dalam negeri. Sementara itu, uang tebusan sebesar Rp 2,14 triliun dari target total uang tebusan Rp 165 triliun. (Baca: Jokowi Tegaskan Prioritas "Tax Amnesty" adalah Wajib Pajak Skala Besar)