Ini Resep Kemenperin agar Industri Kosmetik dan Jamu Nasional Semakin Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian industri kosmetik dan jamu nasional dalam upaya mengurangi ketergantungan bahan baku impor.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor ini karena tingginya jumlah penduduk dan tersedianya sumber daya alam yang melimpah.

Untuk itu, Kemenperin menekankan penguasaan teknologi kepada pelaku industri kosmetik dan jamu agar mampu mengolah bahan baku lokal.

"Selanjutnya, kami mengampanyekan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) kepada masyarakat,” tegas Airlangga pada pembukaan Pameran Industri Kosmetik dan Jamu 2016 di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Menperin menambahkan, pemerintah berupaya membuka peluang untuk perluasan pasar dan kerja sama ekonomi bagi industri kosmetik dan jamu nasional. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan skema perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif.

"Saat ini kita telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada 2018 nanti, kita akan menghadapi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),” ujar Menperin.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Caranya, dengan menerbitkan kebijakan strategis yang dapat memperkuat struktur sektornya.

“Salah satunya adalah dengan optimalisasi pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi, yang ke depan akan dikawal langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui Task Force Paket Kebijakan, agar hasil yang dicapai dapat bermanfaat langsung bagi dunia industri nasional,” tuturnya.

Puan melanjutkan, pemerintah juga menyadari bahwa pembinaan industri kosmetik dan jamu merupakan kerja sama lintas sektoral yang saling terintegrasi.

"Industri ini terus didorong untuk bangkit. Dalam pembinaannya, selain pemenuhan terhadap regulasi dari sisi kesehatan juga diperlukan fasilitasi atau pembinaan untuk menjamin standar dan kualitas produk,” ujarnya. 

Puan menambahkan, pihaknya aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menanggulangi produk kosmetik dan jamu ilegal.

“Karena efek negatifnya dari jamu ilegal adalah penyakit,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari, tanggal 30 Agustus sampai September 2016 di Plasa Pameran Industri.

Sigit menuturkan, pameran ini diikuti sebanyak 29 perusahaan kosmetik, 17 perusahaan jamu, dan satu perusahaan farmasi.

"Selain itu dalam rangka mendorong penggunaan atau pemakaian produk dalam negeri sehingga produk kosmetik dan jamu menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ungkapnya.