Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak: Masih Banyak Wajib Pajak Besar Akan Ikut "Tax Amnesty"

Kompas.com - 06/09/2016, 15:29 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi meyakini para wajib pajak besar akan ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty secara bergelombang.

Seperti diketahui, pekan lalu dua pengusaha besar Indonesia, yakni bos Gemala Grup Sofyan Wanandi dan bos Lippo Grup James Riyadi, terang-terangan menyatakan ikut tax amnesty.

"Dan masih akan banyak lagi (wajib pajak besar yang akan ikut) karena mereka saling tanya, 'Sampean bayar piro (kamu bayar berapa?)," ujar Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Selasa (6/9/2016).

Ditjen Pajak sendiri sudah membentuk tim kerja khusus untuk melakukan pendekatan kepada para wajib pajak besar. Setiap hari, kata Ken, petugas pajak pasti menelepon para wajib pajak untuk mengingatkan tax amnesty.

Hingga kini, tutur dia, sudah terlihat program para wajib pajak besar ikut tax amnesty. Hanya saja, ia tidak mungkin mengungkapkan siapa saja para wajib pajak.

"Kecuali yang bersangkutan mendeklarasi sendiri seperti yang kemarin itu ya (Sofyan Wanandi dan James Riyadi)," kata Ken.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) khusus Wajib Pajak (WP) Besar Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama, menyampaikan bahwa para wajib pajak besar mulai berminat mengikuti program amnesti pajak.

Hingga akhir pekan lalu, ada 51 wajib pajak besar yang sudah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH). DJP sudah menerbitkan 38 Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nilai uang tebusan yang masuk dari para wajib pajak besar itu sebesar Rp 847,65 miliar dari total aset yang dideklarasikan sebesar Rp 39,2 triliun.

Sedangkan untuk uang tebusan repatriasi dan jumlah dana repatriasi yang masuk, ia tidak menyebutkan lantaran belum melihat data.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, total wajib pajak besar orang pribadi dan badan sekitar 2.000 wajib pajak. Sekitar 1.200 di antaranya yakni wajib pajak orang pribadi.

(Baca: Jejak Sofyan Wanandi dan James Riyadi Ikut "Tax Amnesty" Harus Diikuti Pengusaha Besar Lain)

Kompas TV Tax Amnesty (Masih) Gagal Capai Target
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com