Zimbabwe Bakal Pangkas 25.000 PNS, Ada Apa?

HARARE, KOMPAS.com - Pemerintah Zimbabwe akan melakukan pemangkasan 25.000 orang pegawai negeri sipil (PNS) guna menghemat anggaran negara. Selain itu, pembayaran bonus tahunan bagi aparatur negara juga akan dibatalkan.

Kebijakan-kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penghematan biaya kepegawaian sebesar 118 juta dollar AS atau setara sekira Rp 1,5 triliun. Pada Juli 2016 lalu, para PNS di sana berunjuk rasa lantaran penundaan pembayaran gaji.

Zimbabwe kini tengah berada dalam situasi ekonomi terberat sejak hiperinflasi pada tahun 2008 silam. Berbicara di hadapan parlemen, Menteri Keuangan Patrick Chinamasa mengatakan upah yang harus dibayar pemerintah mencapai 97 persen dari total penerimaan negara.

Ia berharap angka tersebut dapat turun ke 75 persen pada akhir tahun 2016 ini. Pemangkasan puluhan ribu PNS tersebut dinilai sebagai upaya penting untuk mengurangi belanja yang tidak berkesinambungan semacam itu.

Mengutip BBC, Sabtu (10/9/2016), Chinamasa pernah mengajukan rencana serupa tahun lalu. Akan tetapi, rencana tersebut dicegah oleh kabinet Zimbabwe. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Zimbabwe mati-matian membayar gaji aparatur negara, termasuk personel militer, guru, dan pegawai kesehatan.

Penundaan pembayaran gaji menggiring terjadinya unjuk rasa besar-besaran hingga ricuh. Pemerintah pun kesulitan meningkatkan pendapatan negara di tengah anjloknya perekonomian. (Baca: Negara Kekurangan Uang, Tentara Zimbabwe Terlambat Gajian)

Dalam satu dekade terakhir, sudah lebih dari 10.000 perusahaan gulung tikar. Presiden Robert Mugabe menyalahkan sanksi sebagai biang kerok persoalan ekonomi Zimbabwe. Akan tetapi, berbagai kritik menyatakan sumber masalahnya adalah kebijakan ekonomi yang salah dan korupsi.

Kekeringan yang parah pun menambah masalah dalam perekonomian Zimbabwe. Akibatnya, banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada bantuan pangan.