BPJS Ketenagakerjaan Jatim Sarankan Pekerja Gunakan Aplikasi BPJSTK Mobile

GRESIK, KOMPAS.com — Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Timur (Jatim) menyarankan kepada para pekerja untuk tidak ragu dalam menggunakan aplikasi BPJSTK Mobile.

Aplikasi ini telah diluncurkan oleh BPJS Pusat beberapa waktu lalu. Aplikasi ini berguna untuk melindungi para pekerja formal dan informal.

Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jatim Abdul Cholik, banyak manfaat yang bakal didapat para pekerja dengan menggunakan aplikasi BPJSTK Mobile.

Aplikasi tersebut dapat menginformasikan saldo Jaminan Hari Tua (JHT), ataupun besaran upah pekerja yang dilaporkan, serta hal lain terkait ketenagakerjaan.

“Fitur aplikasi BPJSTK Mobile memungkinkan pengguna aplikasi dapat menginformasikan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait ketidaksesuaian data upah, status masa aktif tenaga kerja, dan perkiraan jumlah karyawan sebenarnya," ucap Cholik, Senin (3/10/2016).

Ia pun lantas menjelaskan, idealnya, pekerja formal BPJS Ketenagakerjaan memperoleh empat perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Iuran tersebut dibayarkan oleh perusahaan, dengan memotong 0,24 persen-1,74 persen untuk JKK, 0,3 persen untuk JKM, 3,7 persen dibayar perusahaan dan 2 persen dibayar oleh pekerja untuk JHT, serta 2 persen dibayar perusahaan dan satu persen dibayar oleh pekerja untuk JP.

“Program BPJSTK Mobile diluncurkan juga untuk mendukung penegakan regulasi karena pada kenyataannya, memang masih banyak perusahaan pemberi kerja yang belum mematuhi regulasi. Jadi, dengan fitur baru ini, kami mengajak peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mulai peduli dengan hak mereka,” ujarnya.

Selain itu, adanya fitur Layanan Pengaduan, memungkinkan peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk melapor langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan jika ada perbedaan data upah dan jumlah karyawan yang dilaporkan oleh pihak perusahaan.

Dua informasi tersebut menjadi dasar informasi untuk menentukan manfaat yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika besaran upah yang diinformasikan tidak benar, maka pekerja pun tidak dapat memperoleh hak yang seharusnya.

Dalam hal ini, identitas pekerja yang melapor dijamin kerahasiaannya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Tidak berhenti di situ, BPJS Ketenagakerjaan juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat agar mewajibkan investor yang mendaftar atau melakukan penambahan investasi untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

“Berbagai upaya tersebut kami lakukan karena potensi penambahan cakupan kepesertaan cukup besar, yakni mencapai 3.197 yang terbagi di 16 kantor cabang,” kata Cholik.