Tingkatkan Konektivitas, Menhub Minta Para Kepala Daerah Contoh Walikota Surakarta

SURAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepala-kepala daerah di manapun mencontoh Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, yakni untuk berkontribusi konkret dalam pembangunan konektivitas.

Dalam kunjungan ke Solo, Budi mengatakan rencana Hadi membangun jembatan sepanjang 400 meter, menghubungkan Terminal Tirtonadi dan Stasiun Solo Balapan merupakan inovasi yang bisa dicontoh pemerintah daerah lainnya.

"Pekerjaan seperti ini adalah yang menjadi model semua Pemda. Pemda tidak hanya memberikan inovasi kepada masyarakat, tetapi juga turun ke bawah dalam pembangunan. Jadi kami harapkan, semua Pemda juga demikian," kata Budi, di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (9/10/2016).

Budi mengatakan, jembatan penghubung Terminal Tirtonadi dan Stasiun Solo Balapan ini sangat membantu masyarakat untuk terhubung dari dua tempat strategis. Sebab, saat ini jalan yang harus dilalui diantara dua tempat layanan publik itu lumayan memakan waktu sepanjang 1,5-1,7 kilometer.

"Yang sebelumnya orang harus nyari taksi, harus keringetan sepanjang 1,7 kilometer, nanti bisa hanya dengan jalan kaki menempuh 400 meter," ucap Budi.

Selain pembangunan jembatan penghubung, Budi juga mendukung perbaikan Terminal Tirtonadi. Diharapkan pada akhir Desember ini, serahterima pengelolaan bisa dilakukan antara Kementerian Perhubungan dengan Pemda Surakarta.

Sebagai informasi, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan penyelenggaraan terminal penumpang tipe A dan Unit Pelaksana Penimbang Kendaraan Bermotor (UPPKB) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Budi mengatakan, memang secara legal kepemilikan terminal tipe A ada di Pemerintah Pusat. Namun Kementerian Perhubungan tengah berkonsultasi dengan BPKP agar Pemda bisa ikut mengelola.

Sayangnya, baik Budi maupun Hadi enggan membeberkan bagaimana bagi hasil pengelolaan terminal tipe A. Sementara ini, baru dua kabupaten/kota yang menjadi percontohan pengelolaan terminal tipe A oleh Pemda, yakni Surakarta dan Jakarta.

"Nanti kami pikirkan soal sharing pendapatan. Tetapi yang penting adalah pelayanan masyarakat. Kalau ada uang yang masuk ke pusat, akan kami kembalikan untuk pembangunan pelayanan masyarakat," ucap Budi.