Sri Mulyani Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Pro "Wong Cilik", Ini Alasannya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemangkasan subsidi secara besar-besaran bukan berarti pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) tidak memperhatikan rakyat kecil atau miskin.

Pernyataan Sri Mulyani itu terlontar saat ia memaparkan program-program pemerintah selama dua tahun terakhir kepada para awak media.

"Pemberian subsidi yang sifatnya distortif, konsumtif, memang berkurang. Namun pemihakan pemerintah ke kelompok miskin justru bertambah," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Ia menuturkan, hingga saat ini jumlah rumah tangga penerima program keluarga harapan (PKH) naik dari 3,5 juta KK menjadi 6 juta KK.

PKH merupakan program perlindungan sosial dengan pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa penerima bantuan iuran (PBI) dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional juga meningkat. Jumlahnya dari 88,2 juta orang menjadi 92,4 juta orang.

Pemerintah juga melakukan peningkatan anggaran yang sangat ekspansif pada kredit usaha rakyat (KUR). Anggarannya dari Rp 30 triliun menjadi Rp 100-Rp120 triliun untuk 2016.

"Ini menggambarkan, kalau hanya dilihat dilihat skema subsidi turun, maka itu gambaran yang bisa salah kesimpulan," kata Ani.

"Kami katakan kebijakan APBN adalah membuat sisi belanja lebih targeted dan lebih langsung menyelesaikan masalah yang memang merupakan masalah inti, yakni kemiskinan," lanjut perempuan kelahiran Lampung 54 tahun silam itu.