Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Kritik Revisi UU Anti Monopoli

Kompas.com - 03/11/2016, 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha mengkritik Revisi Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasalnya, revisi tersebut hanya akan membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi lembaga dengan berkekuatan super.

"Harusnya, poin paling penting yang perlu direvisi adalah perubahan substansi pengertian kartel," tandas Sutrisno Iwantono Ketua Kebijakan Publikasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kepada KONTAN, Rabu (2/11/2016).

Saat ini, kata Sutrisno, pengertian kartel bisa ditafsirkan oleh banyak orang, termasuk oleh KPPU sendiri,  baik itu tentang alokasi pasar hingga pembatasan produksi. Ini rentan terjadi beda tafsir satu dengan yang lain.

Penambahan kewenangan KPPU yang merangkap penyidik sekaligus hakim juga dikritik. Sebab, hal ini rentan  konflik kepentingan.

"Bagaimana mungkin pimpinan KPPU sudah menjustifikasi adanya kartel sebelum menyelidiki dan memimpin sidang," imbuh Antonius J. Supit, Ketua Apindo.

Apalagi, berdasarkan pengamatan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang CSR dan Persaingan Usaha Suryani Motik, KPPU sering melalaikan penerapan asas praduga tidak bersalah.

"Bila perusahaan yang dituduh kartel adalah perusahaan terbuka, dampaknya akan signifikan," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia Gunadi Shinduwindata berharap, ke depan, KPPU ditunjang sumberdaya manusia yang mumpuni di tiap industri.

Sebab, kondisi dan penanganan di tiap industri berbeda. "KPPU perlu mengikutsertakan sumber daya kompeten di tiap perkara untuk memberikan masukan keadaan industri yang sebenarnya," ujarnya.

Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Kerja Sama Perdagangan Ratna Sari Loppies berharap KPPU bertindak sebagai wasit, bukan pembunuh perusahaan lewat pengenaan denda.

Sementara Ketua Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas Krissantono berharap ada badan pengawas yang bertugas mengawal proses hukum yang berjalan di KPPU.

Tanggapan KPPU

Menurut Ketua KPPU Syarkawi Rauf, pembentukan badan pengawas malah akan menimbulkan ketidakpastian karena proses hukum jadi lama.

"Yang  paling tepat putusan KPPU bisa diuji di pengadilan dan Mahkamah Agung," ujarnya.

Fungsi pengawasan, kata Syarkawi, akan diambil  oleh Komisi VI DPR. Pengusaha agaknya hanya punya peluang tipis mengubah isi revisi UU Anti Monopoli.

Sebab DPR bersikeras revisi UU tersebut sudah final. Bahkan revisi UU ini siap diundangkan Januari 2017.

"Revisi sudah final, tak bisa diubah lagi," tandas Azam Azman Natawijana, Ketua Panja Revisi UU Anti Monopoli. (Sinar Putri Utami, Handoyo, Noverius Laoli)         

Kompas TV KPPU Tuduh Honda & Yamaha Sengkongkol Atur Harga
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Whats New
Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Whats New
Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

Whats New
Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Whats New
Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Whats New
IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

Whats New
Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Whats New
BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

Whats New
Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Whats New
Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Whats New
Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Work Smart
Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Whats New
17 Bandara Internasional yang Dicabut Statusnya Hanya Layani 169 Kunjungan Turis Asing Setahun

17 Bandara Internasional yang Dicabut Statusnya Hanya Layani 169 Kunjungan Turis Asing Setahun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com