Belanja Pilkada Sulit Bantu Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan pesta demokrasi seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) biasanya mendorong belanja konsumen dan bisa mengerek pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, pilkada serentak yang akan digelar pada awal Februari 2017 dinilai sulit mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2016.

Kepala ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih menjelaskan, prediksinya ini berkaca dari penyelenggaraan pilpres pada tahun 2014 silam.

"Saya kira sekarang sulit ya. Belanja pilpres kemarin juga tidak terlalu banyak," kata Lana di Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Lana mengungkapkan, saat ini calon-calon yang berpartisipasi dalam pilkada sudah paham bahwa apabila mereka tidak menang namun sudah mengeluarkan banyak biaya untuk kampanye, maka mereka akan rugi besar.

Berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, terlalu besar biaya yang dikeluarkan untuk kampanye jelang pilkada.

"Nanti ada juga petahanan yang bisa menggunakan dana yang ada. Akan tetapi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah ada di ujung pintu," ungkap Lana.

Tidak hanya itu, saat ini kampanye tidak perlu dilakukan secara langsung. Lana memandang, saat ini calon-calon dalam pilkada tersebut juga bisa memanfaatkan media sosial untuk melancarkan kampanye, yang tentu saja biayanya tidak terlalu besar dibandingkan kampanye cara konvensional.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2016 tercatat sebesar 5,02 persen secara tahunan (yoy). Angka ini melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,19 persen (yoy).

Akan tetapi, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2016 akan meningkat didorong perbaikan konsumsi rumah tangga sejalan dengan inflasi yang terjaga dan ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi.

Selain itu, masa kampanye pilkada serentak yang dimulai pada kuartal IV 2016 diperkirakan juga dapat mendorong pertumbuhan konsumsi lembaga nirlaba.