Pemerintah Bangun Internet Gratis di Sentra Industri Kecil Menengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan bekerja sama membangun jaringan internet di sentra-sentra industri kecil dan menengah (IKM).

Hal ini dilakukan guna mendorong IKM mendapat perluasan akses pasar digital. Kerja sama ini juga merupakan lanjutan dari program E-Smart IKM yang dicanangkan Kemenperin.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun MoU dengan Kemenkominfo.

Setelah itu, akan ada penandatanganan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Kominfo dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang telah disiapkan.

Gati menjelaskan, nantinya pihak Kemenkominfo akan menyiapkan dan memasang jaringan internet di sentra-sentra IKM yang belum memiliki jaringan internet.

"Nanti kami kerja sama dengan dinas-dinas yang mana yang belum ada (jaringan internet) karena kalau kami menunggu informasi dari dinas untuk melakukan MoU itu terlalu lama,"  ujar Gati kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Dia menambahkan, untuk lokasi sentra-sentra IKM yang akan dipasang jaringan Internet akan menyusul jika sudah mendapat informasi dari dinas-dinas di daerah.

Gati menuturkan, pada implementasinya jaringan internet itu tidak diberikan langsung kepada masing-masing IKM tetapi dipasang d sentra IKM.

"Misalnya di kelurahan, di unit pelaksana teknis, tidak dimasing-masing IKM," tuturnya.

Basis Data IKM

Selain membangun jaringan internet di sentra IKM, Kemenperin juga akan membangun basis data IKM di seluruh Indonesia.Tujuannya, agar pembinaan IKM bisa lebih tepat sasaran.

"Karena kemarin mau menyusun basis data tetapi anggarannya dipotong. Jadi kami susun di tahun 2017," tambahnya.

Dalam menyusun basis data tersebut Kemenperin akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun basis data akan menjadi referensi bagi calon konsumen di dalam dan luar negeri.

Pemerintah juga bisa memanfaatkan basis data tersebut untuk sebagai dasar pemberian perencanaan kebijakan bagi IKM.