Kepala BKPM Kaget Mendengar Pernyataan Jokowi Terkait Target Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus meminta kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menempuh cara dan strategi apa pun guna mencapai target investasi di akhir 2016 sebesar Rp 594,8 triliun dan di 2017 sebesar Rp 670 triliun.

"Saya sudah minta Kepala BKPM untuk menempuh cara, strategi, atau jurus apa pun untuk mencapai target investasi," ujar Jokowi dalam seminar yang digelar Indef di Jakarta, Selasa (6/12)kemarin.

Mendengar hal tersebut, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengaku cukup kaget dengan pernyataan Presiden yang langsung menggarisbawahi soal target investasi.

"Terus terang memang kami semua sedikit kaget di opening statement Presiden kemarin, ini pertama kalinya Presiden menggaris bawahi target investasi," ujar Thomas Lembong saat menghadiri breakfast meeting bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Tak hanya kaget mendengar opening statement Presiden terkait pentingnya target investasi, Thomas Lembong pun merasa seluruh mata yang ada di ruangan saat digelar seminar tersebut tertuju padanya.

"Saya dipelototin sama menteri-menteri dan kepala lembaga kemarin, saya terus terang kaget, memang investasi dalah kunci dan investasi adalah mutlak," ucapnya.

Mantan Menteri Perdagangan ini menyebutkan, hingga akhir tahun ini BKPM menargetkan mampu memperoleh target investasi Rp 594,8 triliun, di 2017 Rp 670 triliun dan di 2018 sebesar Rp 860 triliun.

"Kalau dilihat 2016 ke target 2018 ini 45 persen peningkatannya. Saya lagi pelajari dari seluruh dunia, strategi apa yang harus diterapkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan, dengan tercapainya 76,2 persen dari target, berarti realisasi investasi kuartal III 2016 ini tumbuh 13,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Ada tiga hal yang menjadi faktor peningkatan realisasi investasi BKPM. Pertama, keberhasilan program amnesti pajak yang memberikan gairah baru bagi para investor.

Kedua adalah komitmen pemerintah untuk menjaga belanja infrastruktur, meskipun ada pemotongan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Terakhir, semakin banyaknya pemerintah daerah yang membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). PTSP ini diharapkan memudahkan orang berinvestasi.