DPR: RUU Perkelapasawitan Akan Akomodasi Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan diupayakan bisa mengakomodasi berbagai pihak.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Firman Soebagyo mengatakan, RUU tersebut akan mengatur industri kepala sawit mulai dari hulu hingga hilir, dengan itu, berbagai pihak akan diakomodasi mulai dari pelaku usaha skala kecil, menengah, dan besar.

"Pengusaha jangan khawatir, kami tidak mungkin diskriminatif dalam membuat UU baik pengusaha yang besar, sedang, dan kecil, kita akan sinergikan semua. Pengusaha yang besar kita kembangkan dan pengusaha yang kecil dan menengah akan kita besarkan," ujar Firman dalam diskusi Mengkaji Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Firman menjelaskan, dalam membangun industri kelapa sawit nasional diperlukan sinergi bersama karena banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaku industri pada saat ini. Kehadiran negara juga dinilai penting untuk mendukung pelaku industri kelapa sawit.

"Undang-undang (UU) ini perlu dibuat karena negara ini bukan milik orang per orang, tapi semua unsur harus disinergikan jadi satu kekuatan. UU ini untuk menepis berbagai isu yang menerpa industri kelapa sawit," ujarnya.

Dengan adanya RUU Perkelapasawitan, pihaknya berharap akan membantu industri kelapa sawit nasional dalam menghadapi persaingan perdagangan dengan Malaysia.

"Ini penting karena jika bicara dalam skala nasional maka apple to apple kita cuma menghadapi Malaysia. Mereka sudah rapi bikin UU, lembaganya, badannya, dan kita sudah tertinggal dan kalau kita tidak segera bertindak maka kita bakal jauh tertinggal dari mereka," tegasnya.

Dia menambahkan, UU dihadirkan untuk mengatur keberadaan komoditas strategis seperti sawit dengan penerimaan negara sebanyak 20 miliar dollar AS di atas minyak dan gas bumi.

"Sawit menyerap 5,4 juta pekerja. Artinya, ink sangat strategis, di mana kita harus berani melangkah dan melindungi," tambahnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) M Fadhil Hasan berharap dengan adanya RUU Perkelapasawitan akan mengatasi beberapa persoalan yang tengah dihadapi industri kepala sawit.

"Ada urgensi bagi kita memiliki RUU Perkelapasawitan karena kita dihadapkan banyak persoalan yang tidak dapat diatasi kalau kita tidak memiliki payung hukum yang kuat. Kami mengharapkan RUU ini menjadi salah satu jalan mengatasi berbagai persoalan dan memberikan tempat yang layak bagi sebuah industri yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia," pungkasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memasukkan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan (RUU Sawit) dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2016. Hal ini didasarkan untuk memberikan perlindungan di sektor sawit dan menghindari intervensi asing.