Dukung Industri, Kemenperin Kembangkan Infrastruktur Digital

SERPONG, KOMPAS.com — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengembangkan infrastruktur digital untuk industri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, infrastruktur ini akan terbagi secara khusus ke dalam tiga kluster, yaitu sistem bagi industri kecil dan menengah (IKM) bernama e-Smart IKM, Global Value Chain atau jaringan produksi global, serta kemajuan industri 4.0.

"Salah satu upaya meningkatkan daya saing industri manufaktur (adalah pemenuhan) kebutuhan beberapa infrastruktur digital. Kemenperin sedang membangun sebuah digital environment yang terintegrasi dengan industri kecil menengah yang disebut e-Smart IKM," ujar Airlangga saat menghadiri Wisuda Ke-10 Universitas Multimedia Nusantara (UMN) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (17/12/2016).

Menurut dia, e-Smart IKM merupakan suatu sistem database IKM yang tersaji dalam profil industri, sentra dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada dan didukung oleh sistem data base Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

"Program e-smart ini akan terhubung dengan kluster-kluster prioritas, seperti industri perhiasan, furnitur, kerajinan, dan kosmetik sehingga akan membantu para pelaku IKM dalam melakukan promosi dan meningkatkan penjualan produk, baik dalam negeri maupun luar negeri," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan bekerja sama membangun jaringan internet di sentra-sentra IKM. Hal ini dilakukan guna mendorong IKM mendapat perluasan akses pasar digital.

Kerja sama ini juga merupakan lanjutan dari program e-Smart IKM yang dicanangkan Kemenperin.

Selain membangun jaringan internet pada sentra-sentra IKM, Kemenperin juga akan membangun basis data IKM di seluruh Indonesia. Tujuannya agar pembinaan IKM bisa lebih tepat sasaran.

Dalam menyusun basis data tersebut, Kemenperin akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun basis data ini akan menjadi referensi bagi calon konsumen di dalam dan luar negeri.

Pemerintah juga bisa memanfaatkan basis data tersebut sebagai dasar pemberian perencanaan kebijakan bagi IKM.