Ini Penyebab Serapan Anggaran KKP Sepanjang 2016 Tak Sampai 100 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, terdapat beberapa kendala di Kementerian yang dipimpinnya, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya mampu menyerap anggaran sebesar 85,25 persen selama periode 2016.

"Data sampai dengan 12 Januari 2017 realisasi APBN KKP mencapai 85,25 persen, alokasi KKP 2016 setelah dilakukan self blocking sebesar Rp 7,53 triliun," ujar Susi di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Susi beserta jajarannya. Misal, proses e-katalog pengadaan kapal perikanan yang memerlukan waktu enam bulan.

Permasalahan lain, sebagian galangan kapal yang mengurangi bahan baku sehingga tidak dapat memenuhi target yang ditentukan.

Hingga, permasalahan pada penerbitan SP3HL (Surat Pengesahan, Pengembalian, Pendapatan, Hibah Langsung) yang baru diterbitkan Kementerian Keuangan akhir Januari 2017.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi penyebab tak tercapainya penyerapan anggaran di 2016.

Selain itu, masalah lainnya terjadi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut, terdapat penundaan penggunaan pinjaman luar negeri yang akhirnya merestrukturisasi pinjaman tersebut.

Meski demikian, meski penyerapan anggaran tak mencapai 100 persen. Namun, beberapa capaian kegiatan prioritas KKP 2016 yang telah direalisasikan seperti bantuan nelayan dengan memberikan 742 kapal, 7.012 alat tangkap dan 409.000 penerima asuransi nelayan telah tersalurkan.

Selain itu ada 17.000 sertifikat hak atas tanah nelayan, bantuan pembudidaya ikan 181 juta benih ikan, 1.091 paket kebun bibit rumput laut, 701 sarana budidaya rumput laut, 410 kincir air, 100 paket percontohan mina padi juga telah tersalurkan.

KKP juga telah memberikan 84 paket pakan mandiri, 202 keramba jaring apung, 60 paket budidaya kerang, 39 eskavator, 159 bantuan input produksi budidaya di 15 SKPT.