"E-procurement" Hemat Rp 70 Triliun Anggaran Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, penggunaan sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) terbukti mampu menghemat anggaran negara hingga 20 persen.

"Kalau belanja barang dan jasa Rp 350 triliun, berarti Rp 70 triliun bisa kita hemat," ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis saat berbicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Total belanja barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) mencapai Rp 350 triliun pada 2016.

Data itu sudah mencakup sejumlah pemerintah daerah (pemda) serta kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

LPSE merupakan sistem e-procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Sistem itu dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi.

Namun, potensi penghematan anggaran dinilai masih besar karena belum semua pemda menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.

BPK sendiri menyarankan agar semua pemda menggunakan sistem pengadaan secara elektronik lantaran lebih transparan dan prosesnya lebih cepat dibandingkan pengadaan barang secara manual.

(Baca: Tak Gunakan Sistem Pengadaan Elektronik, DAU Pemda Diusulkan Ditahan)