Pertama di Asia Tenggara, Singapura Berencana Terapkan Pajak Karbon

SINGAPURA, KOMPAS.com - Singapura berencana untuk mengimplementasikan pajak karbon yang merupakan pertama di Asia Tenggara mulai 2019.

Kebijakan ini akan mendorong kenaikan biaya energi di negara itu dan memaksa lebih dari 30 penghasil polusi besar seperti power plant untuk membayar pajak.

Mengutip Bloomberg, Rabu (22/2/2017), rencana tersebut akan mengenakan antara 10 dollar hingga 20 dollar Singapura per ton emisi karbon dioksida dan lima jenis gas rumah kaca lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Heng Swee Keat. Pajak ini setara dengan peningkatan biaya minyak sebesar antara 3,5 hingga 7 dollar AS per barrel. Dengan adanya pajak ini, menurut laporan yang dirilis pemerintah, maka tarif listrik akan naik antara 2 hingga 4 persen.

"Cara paling efisien dan adil secara ekonomi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca adalah dengan menetapkan pajak karbon, sehingga para (penghasil) polusi akan mengambil tindakan yang diperlukan," ujar Heng.

Ia pun menuturkan, Singapura rentan terdampak naiknya ketinggian air laut karena perubahan iklim. Oleh karena itu, dengan menggandeng komunitas internasional, Singapura merasa perlu mengambil peran untuk menyelamatkan lingkungan.

Penerimaan dari pajak itu, imbuh Heng, akan membantu membiayai pengukuran yang dilakukan industri untuk menekan emisi.

Pemerintah telah berkonsultasi dengan pemimpin industri dan berencana melakukan pertemuan publik pada Maret 2017 untuk menetapkan pajak final dan implementasi jadwal.

Singapura akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengenakan pajak karbon. Jepang telah menerapkan pajak karbon, begitu pula dengan Korea Selatan dan Selandia Baru.

"Singapura tampak mengambil langkah yang lebih agresif untuk menurunkan gas rumah kaca ketimbang yang disepakatu pada pertemuan terkait iklim di Paris. Sinyal ini mengongkritkan rencana untuk menerapkan energi dan udara yang lebih bersih," jelas VP riset energi di Wood Mackenzie Ltd Chris Graham.