Dirjen Ketenagalistrikan: 6 Pelanggan Listrik Tolak Terima Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengefektifkan pemberian subsidi listrik untuk pelanggan 900 volt ampere (VA) yang dianggap tidak mampu. Pemerintah juga dalam hal ini telah mencabut subsidi pelanggan rumah tangga yang dinyatakan mampu.

Namun, terdapat hal yang menarik, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman mengatakan, ada enam aduan pelanggan listrik yang menginginkan subsidi listriknya dicabut.

"Jadi ada orang, dia masuk pelanggan subsidi tapi dia komplain aku orang kaya kok, masa aku disubsidi," ujar Jarman di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Menurut Jarman, hal tersebut menandakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelayakan penerimaan subsidi atau tidak mulai meningkat. Mengingat, pelanggan PLN yang mampu membayar tanpa subsidi mulai banyak yang melapor.

"Artinya sudah ada budaya malu. Untuk enam konsumen yang enggak mau disubsidi kita akan selesaikan juga," terangnya.

Sekadar informasi, pencabutan subsidi tahap pertama telah dilakukan pada periode Januari hingga Februari. Dengan begitu tagihan pembayaran listrik naik menjadi Rp 98.000 per bulan dari sebelumnya Rp 74.740 per bulan.

Untuk tahap kedua, pencabutan subsidi listrik dilakukan pada Maret hingga April 2017. Pencabutan tahap kedua‎, tarif listrik naik menjadi Rp 130.000 per bulan dari Rp 98.000 per bulan.

Sementara pencabutan tahap ketiga akan berlangsung pada Mei hingga Juni 2017, tarif listrik akan mengalami kenaiakan lagi menjadi Rp 185.794 per bulan dari Rp 130.000 per bulan.

Tahap ketiga merupakan tahap terakhir pencabutan subsidi. ‎Setelah pencabutan subsidi tuntas pada Juni 2017, pembayaran listrik bagi pelanggan listrik 900 VA yang terkena pencabutan subsidi akan menggunakan skema penyesuaian tarif.