Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SPBU akan Diwajibkan Sediakan BBG

Kompas.com - 13/03/2017, 13:32 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendorong penggunaan bahan bakar gas (BBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menyediakan satu dispenser khusus BBG.

"Peraturan Menteri nanti disiapan untuk mengatur itu, setiap SPBU minimal ada satu dispenser," kata Wakil Menteri Arcandra Tahar usai melepas roadshow kendaraan BBG di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta, Senin (13/3/2017).

(Baca: SPBU Asing Tak Bisa Jalankan Perintah Jokowi untuk Satu Harga BBM, Ini Alasannya...)

Arcandra mengatakan, kampanye penggunaan BBG ini harus dilakukan oleh seluruh kementerian dan pemangku kepentingan. Dari pihak ESDM salah satunya adalah dengan mengeluarkan aturan seperti rencana tersebut.

Terkait rencana ini, Kementerian Perhubungan diharapkan membuat regulasi penggunaan BBG untuk kendaraan bermotor, penyediaan bengkel SPBG, serta uji instalasi kendaraan. Sementara Kementerian Perindustrian diharapkan mengeluarkan regulasi yang mengatur spesifikasi produksi kendaraan dengan BBG oleh ATPM.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga diharapkan terus menyosialisasikan gas sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Adapun Kementerian Dalam Negeri diharapkan mengeluarkan regulasi yang mewajibkan kendaraan instansi menggunakan BBG.

Kepastian Pasar

Untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmadja Puja menuturkan, pemerintah mendorong swasta untuk membangun SPBG.

"Pasokan gasnya akan dijamin oleh Pertamina dan PGN," kata dia.

(Baca: Tidak Punya Keset Kaki, SPBU Bisa Kena Sanksi)

Direktur Pemasaran PGN Danny Praditya mengatakan, saat ini emiten dengan sandi PGAS itu telah memiliki lima Mobile Refueling Unit (MRU) serta 11 SPBG.

Sesuai arahan Arcandra, PGN akan mengoptimalkan fasilitas eksisting, namun tak menutup kemungkinan penambahan SPBG. "Kami minta ke pemerintah, kalau kami bangun infrastruktur, pemerintah siapkan marketnya," kata Danny.

Sejauh ini, pemerintah juga belum mengeluarkan kebijakan harga BBG yang ditunggu-tunggu oleh produsen gas. Menurut Danny, harga yang wajar untuk BBG sekitar Rp 4.600 per liter setara premium.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com