Bisnis Mode Ivanka Trump Dituding Bersaing Tak Sehat

NEW YORK, KOMPAS.com - Perusahaan mode milik putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka dilaporkan ke ranah hukum di San Francisco oleh rival bisnisnya. Pasalnya, Ivanka dianggap bersaing tidak sehat dengan memanfaatkan status baru sang ayah sebagai Presiden AS.

Modern Appealing Clothing (MAC) juga menyatakan bahwa Ivanka pun menerima manfaat yang tidak adil lantaran sang suami, Jared Kushner, bekerja untuk Presiden AS yang tak lain adalah mertuanya sendiri.

Pun MAC menyatakan penasihat Trump Kellyanne Conway dan juru bicara Gedung Putih Sean Spicer membantu mendongkrak penjualan produk mode Ivanka Trump Marks LLC.

"Manfaat seperti itu secara spesifik dilarang oleh Konstitusi dan peraturan hukum di AS dan negara bagian California," tulis MAC dalam dokumen laporannya pada Pengadilan Tinggi San Francisco seperti dikutip dari CNBC, Rabu (22/3/2017).

Menurut MAC, Ivanka, pegawai, dan para agennya telah mengeksploitasi kekuatan dan prestise Gedung Putih untuk kepentingan pribadi.

Hal ini termasuk pada promosi produk Ivanka Trump pada penampilan pejabat eksekutif dan acara-acara pemerintah. MAC meminta produk busana maupun aksesoris Ivanka dilarang dijual di California.

"Sebagai hasil dari tindakan melanggar hukum mereka, terlapor dinilai telah menuai dan terus menuai manfaat dan keuntungan ilegal dengan mengorbankan penggugat, yakni MAC," demikian pernyataan dalam dokumen gugatan ke pengadilan.

Gugatan itu muncul setelah Ivanka dikabarkan memperoleh jabatan yang semakin dekat dengan sang ayah. Kabarnya, Ivanka berencana bergabung dalam tim Trump di Gedung Putih, meski tidak menjadi pegawai resmi.

Ivanka tidak disematkan jabatan resmi maupun gaji. Akan tetapi, ia akan menempati kantor yang berlokasi di lantai dua Sayap Kanan Gedung Putih. Sumber menyatakan, tujuan Ivanka adalah untuk menciptakan nilai-nilai positif.

Selain itu, rencana masuknya Ivanka ke Gedung Putih diklaim telah melewati proses konsultasi dengan pihak kuasa hukum Gedung Putih dan Lembaga Etik Pemerintah AS.