Jonan Kaget Ada 7 Pelanggan Minta Subsidi Listriknya Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku cukup terkejut ketika mendapatkan kabar dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM. Laporan tersebut menyebutkan, terdapat tujuh rumah tangga pelanggan listrik yang meminta subsidi listriknya dicabut.

Meski tak menyebutkan daerah asalnya, ketujuh rumah tangga tersebut adalah pengguna listrik golongan 900 Volt Amper (VA) yang terdaftar mendapatkan subsidi dari pemerintah.

"Ada fenomena menarik dari laporan Dirjen Ketenagalistrikan, bulan lalu ada tujuh pelanggan listrik 900 VA mengirim surat minta tidak disubsidi," kata Jonan di Jakarta, Rabu (28/3/2017).

Adapun alasan pencabutan subsidi tersebut, karena ketujuh rumah tangga itu merasa mampu untuk tidak disubsidi. Mendengar alasan tersebut, Jonan pun berharap agar langkah tersebut diikuti oleh rumah tangga pengguna listrik yang mampu untuk tak disubsidi.

"Ketujuh itu pegawai Kementerian ESDM bukan?" tanya Jonan kepada Dirjen Ketenagalistrikan Jarman yang juga menghadiri seminar ketenagalistrikan.

(Baca: Subsidi Listrik Banyak Dinikmati Orang Kaya)

Seperti diketahui, penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 28 tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Tarif pelanggan untuk rumah tangga daya 900 VA terbagi menjadi dua jenis, yaitu tarif pelanggan rumah tangga tidak mampu (bersubsidi) dan tarif RTM (non subsidi).

Tarif pelanggan rumah tangga mampu daya 900 VA yang selama ini menikmati subsidi listrik, disesuaikan secara bertahap setiap dua bulan sebanyak tiga kali yaitu Januari, Maret dan Mei 2017 menuju tarif keekonomian.

Selanjutnya pada Juli 2017 diterapkan tarif adjustment seperti halnya tarif pelanggan non subsidi lainnya. Selain rumah tangga miskin dan tidak mampu, tarif listrik untuk UMKM, industri kecil, rumah ibadah, sekolah, dan puskesmas masih disubsidi.

(Baca: Benahi Subsidi Listrik, Pemerintah Berharap Bisa Hemat Rp 22 Triliun )