Mentan: Pendekatan Resolusi Sawit Seharusnya Kesejahteraan Komunitas

UNGARAN, KOMPAS.Com - Resolusi sawit yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa dinilai justru berpotensi memicu kerusakan hutan yang lebih luas lagi.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan, ada sekitar 30 juta orang di Indonesia yang bergantung pada industri kelapa sawit ini.

"Kalau harga CPO jatuh, jutaan petani sawit pasti cari penghasilan lain, pergi babat hutan, itu sama saja melakukan penghancuran lingkungan" kata Amran di Ungaran, Selasa (11/4/2017).

Menurut Amran, Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang menguasai hampir 80 persen pertanian sawit dunia sudah sepakat membuat standar untuk sawit secara berkelanjutan.

"Maka pendekatannya jangan hanya environment deforestation, pendekatannya adalah community welfare, kesejahteraan komunitas," katanya.

Untuk itu Amran meminta urusan pertanian dalam negeri tidak dicampuri negara lain, karena Indonesia sudah memiliki standar sendiri.

Indonesia mempunyai standar sendiri, yaitu ISPO (Indonesian sustainable palm oil) sementara Malaysia juga punya standar RSPO (Roundtable sustainable palm oil). "Jangan kita yang punya sawit, mereka yang buat standarnya," imbuhnya.

Menyusul adanya resolusi sawit dari Uni Eropa, kata Amran, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah strategis, di antaranya akan melakukan konversi CPO ke B20 biofuel atau biodiesel sebanyak 7 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menurut Amran, Indonesia saat ini membutuhkan sekitar 13 juta ton biodiesel. "Saya minta eksportir agar jatah yang dikonversi menjadi biodiesel tidak di ekspor ke negara Eropa," pungkasnya.