Garap LRT Jabodebek, PT KAI Berharap Kucuran Dana PMN Rp 5,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI berharap mendapat kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 5,6 triliun sebagai dana cadangan untuk menggarap proyek infrastruktur Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

PT KAI akan mengajukan PMN senilai Rp 5,6 triliun ke Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018. PT KAI berharap DPR RI bisa menyetujui permohonan PMN untuk dana cadangan proyek LRT ini.

Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro berharap dengan dana PMN ini maka proyek LRT Jabodebek akan terus berjalan dan tidak mangkrak.

(Baca: Faisal Basri: Proyek LRT Jabodebek Diprediksi Mangkrak)

"PMN Rp 5,6 triliun itu diharapkan kelar dan disetujui. Karena Pak Luhut (Menko Maritim) bilang, begitu ya (PMN). Makanya, ya dari APBN," kata Edi, Kamis (13/4/2017).

Menurut Edi, jika penyaluran PMN untuk PT KAI tidak berjalan sesuai harapan, maka bisa saja masuk dalam anggaran Kementerian Perhubungan.  "Pokoknya kami cari solusi supaya ini (proyek LRT) bisa jalan," ujar Edi.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah melakukan rapat koordinasi (rakor) terkait rincian pendanaan proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.

Hasilnya, total pendanaannya yakni Rp 23 triliun untuk prasarana dan Rp 4 triliun sarana, dengan rincian dana Rp 9 triliun dari PMN dan Rp 18 triliun dari perbankan.

Pemerintah juga lewat Kementerian Perhubungan telah merevisi Perpres Nomor 65 Tahun 2016 tentang pembiayaan LRT, di mana sektor perbankan mulai dilibatkan untuk merampungkan LRT Jabodebek. Adapun pembagiannya 67 persen pendanaan oleh perbankan dan 33 persen oleh APBN.