SMI Akan Ikut Serta Biayai Proyek LRT Jabodebek

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berkomitmen untuk ikut serta membiayai pembangunan kereta api ringan atau Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek.  Namun, tidak dijelaskan berapa pinjaman yang akan diberikan.

"Kita berkomitmen untuk bantu, tetapi untuk tahu berapa dananya kita harus assessment dulu. Karena, kita belum pegang data, semuanya masih berproses dari KAI, Kementerian Perhubungan, Kementerian  Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Keuangan," ujar Direktur Utama SMI Emma Sri Martini saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Emma menuturkan, SMI akan meninjau kembali biaya proyek yang diajukan, kemudian perseroan juga meninjau kembali model pembiayaan yang diajukan oleh investor.  

Jika semua data terkumpul, terang Emma, biaya dan model pembiayaan dari investor akan diselaraskan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Sehingga, dari proses tersebut akan didapatkan data valid untuk ditawarkan kepada perusahaan pemberi pinjaman.  

"Jadi kontrak LRT harus dirapikan, dari kontrak Kemenhub kepada Adhi Karya, itu kan sudah didetailkan. Kemudian, KAI akan berkontrak dengan Adhi Karya. Jadi tadi yang dikordinasikan action plannya, time frame. Nanti biaya proyek,  model bisnis, kita mereview. Supaya jadi valid. Sehingga di Kementerian Keungan sudah ada basis data valid," jelas dia. 

Total dana yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan LRT Jabodebek yakni Rp 27 triliun yang terdiri dari Rp 23,3 triliun untuk prasarana seperti pembangunan jalur kereta api dan Rp 4 triliun untuk sarana seperti rangkaian kereta. 

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah ditunjuk menjadi investor proyek LRT Jabodebek dan PT Adhi Karya Tbk  menjadi investor untuk membangun depo LRT senilai Rp 1,4 triliun. 

Baik KAI dan Adhi Karya akan membiayai proyek tersebut dengan dana sebesar Rp 9 triliun yang didapat dari Penyertaan Modan Negara (PMN). Sisanya, sebesar Rp 18 triliun akan dicari dari sumber lain.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan LR Terintegrasi di Wilayah Jabodebek, pemerintah bisa mendapatkan dana dari PMN, Penerusan pinjaman pemerintah dari luar negeri, penerbitan obligasi dari KAI, pinjaman dari lembaga keuangan, dan pendanaan lainnya.