Dahlan: Keterlibatan BUMN di JSS Tunggu Pemerintah

"Jadi ini memang terserah pemerintah, mau menunjuk BUMN atau tidak untuk FS-nya," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan IskanDahlan saat ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Dahlan mengaku, saat ini pemerintah masih mempertimbangkan studi kelayakan JSS akan dilakukan oleh kedua institusi, baik dari perusahaan BUMN dan perusahaan pemrakarsa. Namun Dahlan berpikir, bila ada kedua belah pihak yang ikut dalam studi kelayakan tersebut, maka akan menimbulkan masalah baru.

"Kalau kerjasama (dengan pemrakarsa), nanti siapa yang minoritas dan mayoritas. Lalu kerjasamanya seperti apa. Tapi itu belum diputuskan, kami masih menunggu," jelasnya.

Awalnya, proyek JSS ini merupakan inisiatif dari swasta (Artha Graha Group), kemudian Menteri Keuangan saat itu, Agus Martowardojo berpendapat bahwa perusahaan BUMN bisa ikut berpartisipasi dalam studi kelayakan.

Jika studi kelayakan selesai, dilanjutkan dengan tender untuk memilih perusahaan yang mampu membangun proyek tersebut. Saat itu, Dahlan pun menyatakan kesanggupannya bahwa perusahaan BUMN siap untuk melakukan studi kelayakan proyek JSS.

"Tapi jangan berharap studi kelayakan ini murah, mentang-mentang BUMN, terus dibayar murah," katanya.

Dahlan ingin agar studi kelayakan tersebut bisa dilakukan secara sempurna. Hal ini dimaksudkan agar pemilik dana mau mendanai proyek studi kelayakan tersebut sekaligus proyek pembangunannya nanti.

"Pemilik dana mana mau investasi kalau pembuat studi kelayakan bukan dari lembaga internasional. Makanya kita juga menggandeng lembaga internasional untuk studi kelayakan tersebut," tambahnya.

Sambil menunggu proses penunjukan konsorsium studi kelayakan ini, Dahlan pun sudah menunjuk lima BUMN karya untuk siap-siap menerima tugas proyek dalam studi kelayakan JSS. "Tapi itu seandainya kalau kami ditunjuk," tambahnya.

Sekadar catatan, Dahlan memang sudah menunjuk lima BUMN karya untuk ikut berpartisipasi dalam studi kelayakan sekaligus proyek pembangunan JSS. Kelima perusahaan BUMN tersebut adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Hutama Karya dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).

Terkait soal dana untuk studi kelayakan, Dahlan mengaku akan menyerahkan mekanismenya ke pemerintah. Saat ini, pemerintah memang masih menyerahkan dana untuk studi kelayakan berasal dari inisiator. Sebab, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun ini tidak ada anggaran untuk JSS.

"Jadi kita akan lihat apakah dana itu dianggarkan di APBN 2014, Agustus nanti kan ada RAPBN 2014," jelasnya.