Jepang Bantah Klaim Pemerintah RI Soal Pengambilalihan Inalum

NAA menyatakan proses nasionalisasi Inalum dianggap belum selesai dan tidak benar kalau saat ini 100 persen saham sudah milik pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan seorang eksekutif NAA yang tak mau disebutkan namanya kepada Tribunnews.com, Sabtu (9/11/2013) malam.

"Pemberitaan yang menyatakan 100 persen saham sudah di tangan pemerintah Indonesia sangat tidak benar. Pihak NAA masih memiliki saham di Inalum sebesar 58,9 persen sampai saat ini. Pembicaraan dan negosiasi belum selesai dan kami akan melanjutkan pembicaraan kemungkinan di Singapura minggu depan," lanjutnya lagi.

Hal itu diungkapkan untuk membantah pernyataan pemerintah Indonesia, yang mengklaim Inalum telah diambil alih 100 persen per 1 November 2013dengan penawaran harga 558 juta dollar AS.

"Soal uang juga sama sekali kita belum setuju dan masih harus banyak dibicarakan lagi dengan berbagai ketentuan lainnya. Jadi bukan soal uang saja tapi soal lain juga masih harus kita negosiasikan dengan Indonesia," lanjutnya.

Sumber itu juga belum mau bicara lebih lanjut mengenai hal lain terkait pengambilalihan Inalum. "Pada pokoknya, semua masih harus dibicarakan, dilanjutkan dan kita siap bicara dan negosiasi terus sampai dengan kedua pihak sepakat pada satu titik yang sama."

Selain itu sumber juga mengungkapkan bahwa karyawan NAA sama sekali tak diperkenankan masuk bekerja lagi di Inalum per 1 November terlebih yang warga negara Jepang,

"Kami sih tidak mau bertengkar dengan pihak Indonesia. Mungkin dititipkan pesan ke bagian keamanan agar orang Jepangnya jangan diperbolehkan masuk," lanjutnya lagi.

Jadi masih banyak yang harus kita verifikasi mengenai perkembangan terakhir Inalum saat ini dengan pihak Indonesia dan sekali lagi sama sekali tidak benar kalau 100 persen saham Inalum telah dipegang oleh pihak Indonesia dan kami pun di Jepang sama sekali belum terima uang apa pun dari Indonesia, tekannya lebih lanjut.

Sumber itu juga berharap pertemuan minggu depan dapat membuka jalan lebih lanjut mengenai kasus Inalum ini dan berharap bisa diselesaikan baik-baik, tak perlu sampai ke arbitrase internasional. (Richard Susilo)