Ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp 7,6 Triliun

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri, kebijakan anggaran ketat yang dipakainya, bisa memperbaiki defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013. Tahun ini, dalam APBN-P 2013 pemerintah menargetkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 1.502 triliun, belanja negara sebesar Rp 1.726,2 triliun dan defisit sebesar Rp 224,2 triliun atau sekitar 2,38 persen dari PDB.

Chatib menjelaskan, meski penerimaan negara tidak bisa maksimal, pihaknya tidak hawatir Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 bisa jebol. Nah, supaya defisitnya tidak melebar Chatib akan menekan realisasi belanja pemerintah pusat. "Kami menargetkan defisit hingga akhir tahun akan lebih kecil yaitu 2,3 persen saja. Sehingga, kalau target itu tercapai, ada Silpa," jelasnya.

Di sisi lain, meski belanja pemerintah pusat bisa ditekan, realisasi pembiayaan akan tetap digenjot. Nah, dengan begitu, akan ada anggaran lebih karena pembiayaan tetap yaitu seebsar Rp 224,2 triliun, sedangkan defisit berkurang menjadi hanya sekitar Rp 216,6 triliun atau 2,3 persen dari PDB.

Sebelumnya, hingga akhir Oktober lalu realisasi defisit anggaran sudah mencapai Rp 139,5 triliun, atau baru sekitar 1,4 persen dari PDB. Sementara untuk realisasi pendapatan negara per 31 Oktober baru mencapai Rp 1.098,4 triliun, atau 73,1 persen dari target APBN-P. Lalu untuk realisasi belanja negara, yang teralisasi baru sebesar Rp 1.238 triliun, atau sekitar 71,7 persen dari target APBN-P.

Menurut ekonom Bank International Indonesia (BII), Juniman, bila terjadi kelebihan anggaran memang baik. Namun, hal itu menunjukkan kalau pemerintah tidak produktif, karena banyak dana yang tidak terserap untuk proyek atau kegiatan yang direncanakan dalam APBN-P 2013. Juniman melihat tujuan dari kebijakan fiskal ketat itu memang bisa menurunkan defisit neraca perdagangan, karena pertumbuhan melambat dan konsumsi juga turun.

Hanya saja, akan sangat disayangkan kalau dana yang tidak terserap itu ternyata dari pembangunan infrastruktur. Padahal infrastruktur sangat penting bagi perekonomian dalam jangka panjang. "Pemerintah seharusnya bisa tetap mengupayakan belanja untuk proyek infrastruktur tetap digenjot, tetapi belanja pegawai ditekan," katanya. (Asep Munazat Zatnika)