Kontraktor Migas Minta Kepastian Kontrak

Menurut Presiden Asosiasi Perminyakan Indonesia Lukman Mahfoedz, dalam jumpa pers mengenai laporan akhir tahun Asosiasi Perminyakan Indonesia tahun 2013, Rabu (4/12), di Jakarta, pihaknya berharap pemerintah menerapkan prinsip kejelasan, konsistensi, dan kepastian dalam semua peraturan dan ketentuan di sektor minyak dan gas bumi (migas).

”Kami berharap pemerintah membuat aturan jelas dan tegas mengenai kapan waktu untuk mengajukan perpanjangan kontrak kerja sama, dan kapan pemerintah memberi persetujuan,” kata Lukman. Hal ini diharapkan dapat masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dalam UU Migas yang berlaku saat ini memungkinkan pemerintah memperpanjang kontrak 10 tahun sebelum kontrak berakhir.

Dalam memutuskan mengenai perpanjangan kontrak, Asosiasi Perminyakan Indonesia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan parameter komersial dan kesinambungan produksi migas di wilayah kerja yang akan berakhir masa kontraknya. ”Jangan sampai karena tidak ada kepastian, kontraktor menahan investasinya hingga berdampak pada penurunan investasi migas, sebab blok-blok migas yang akan berakhir kontrak itu masih punya cadangan migas,” ujar Lukman.

Wakil Presiden Asosiasi Perminyakan Indonesia Sammy Hamzah menambahkan, proses penentuan perpanjangan kontrak kerja sama itu harus transparan. ”Meski hasil akhir kontrak merupakan hak pemerintah sepenuhnya, kami berharap proses penentuan kelanjutan kontrak itu terbuka atau transparan, dan jangan sampai kontraktor baru mengetahui keputusannya saat kontrak berakhir seperti Blok Siak,” kata Sammy.
Dua puluh kontrak

Batas akhir keputusan perpanjangan kontrak setiap blok migas itu beragam. Hal ini tergantung pada luas wilayah kerja migas dan tingkat kesulitan dalam eksploitasi blok itu. Jika blok migas itu luas dan memiliki tingkat kesulitan tinggi, kebutuhan investasi untuk eksploitasi akan makin besar, bisa mencapai triliunan rupiah.

Menurut paparan Wood Mackenzie Asia Pasifik, produksi migas Indonesia dalam kondisi mengkhawatirkan akibat ketidakpastian perpanjangan kontrak kerja sama. Dalam lima tahun ke depan, tercatat ada 20 kontrak kerja sama di blok berproduksi yang akan berakhir masa kontraknya, dan berkontribusi 635.000 setara barrel minyak per hari pada tahun 2013 atau setara dengan 30 persen dari total produksi migas Indonesia.

Dalam 10 tahun ke depan, jumlah kontrak kerja sama yang akan berakhir dua kali lebih banyak, berkontribusi 61 persen dari total produksi nasional atau 1,2 juta setara barrel minyak per hari pada tahun 2013. (EVY)