Belanja Birokrasi Boros

JAKARTA, KOMPAS.com - Birokrasi yang gemuk telah menyedot hampir separuh dari anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun. Kondisi ini membuat kemampuan belanja modal pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terus menurun. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengemukakan hal ini di Jakarta, Senin (30/12/2013). Fitra merupakan organisasi nonpemerintah nirlaba mendorong tata kelola anggaran yang akuntabel.

”Belanja rutin untuk keperluan pejabat dan pegawai negeri menghabiskan rata-rata 40 persen dari anggaran setiap tahun dan cenderung terus meningkat. Jumlah ini sangat menyakitkan rakyat karena tingkat penurunan kemiskinan dalam tujuh tahun terakhir hanya 0,9 persen per tahun,” kata Yenny.

Belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 mencapai Rp 1.726 triliun. Belanja negara dalam APBN Tahun 2014 ditetapkan Rp 1.842,5 triliun.

Yenny mengatakan, pemerintah enggan mengorbankan kepentingan birokrasi dengan mempertahankan belanja pegawai dan barang.

Pertumbuhan belanja pegawai selama tujuh tahun terakhir 16 persen (Rp 22,18 triliun). Anggaran belanja pegawai tahun 2006 masih Rp 73,2 triliun dan tahun 2012 mencapai Rp 232,9 triliun atau naik 300 persen.

Yenny mencontohkan, ada anggaran pembelian mobil pejabat sebesar Rp 139 miliar dalam anggaran Sekretariat Negara tahun 2014. Hal ini menunjukkan pemerintah dan DPR tidak peka dengan persoalan rakyat.

Pemerintah daerah juga meniru bagaimana pusat membelanjakan anggaran. Separuh dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengalokasikan sedikitnya 50 persen anggaran untuk belanja pegawai dan barang.

Menurut Yenny, hal ini membuat anggaran penanggulangan kemiskinan periode 2006-2012 sebesar Rp 402,4 triliun tidak mencapai sasaran. Yenny mengatakan, pemerintah seharusnya memahami benar persoalan di lapangan dan tidak terjebak dalam pencapaian makroekonomi secara kuantitatif.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar mengatakan, birokrasi adalah persoalan besar yang belum dibereskan setelah reformasi. ”Remunerasi ternyata tidak mampu mengubah moral kerja dan produktivitas pegawai negeri sipil dan honorer. Ini pekerjaan rumah kita di tahun-tahun mendatang,” kata Harry.

Setiap tahun alokasi belanja rutin pegawai terus meningkat. Padahal, semestinya dengan adanya reformasi birokrasi belanja rutin pegawai bisa turun. Jika hal itu diatasi, belanja modal pemerintah naik. (HAM/AHA)