Investor Incar Sektor Tambang dan Energi Nabati

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, mengatakan, agaknya investasi langsung juga meningkat 15 persen bahkan lebih pada tahun ini. Hal ini didorong adanya momentum sejumlah kebijakan pemerintah dan Undang-udang (UU) yang dikeluarkan.

“Saya sebutkan dua industri yang sering disebut sekarang ini. Pertama, industri pengolahan barang tambang untuk pemurnian yang merupakan implikasi dari UU Minerba. Kedua adalah dalam pemrosesan bahan bakar nabati,” ungkap Mahendra dalam Indonesia Investor Forum 3, di Jakarta, Selasa (21/2/2014).

Ia menjelaskan, saat ini BKPM sudah menerbitkan izin untuk investasi bagi 30 perusahaan pemurnian bijih mineral (smelter). Kata Mahendra, tiga di antaranya bakal beroperasi pada tahun ini. Sisanya, diharapkan rampung antara 2 hingga 3 tahun ke depan.

“Total investasi keseluruhan Rp 150 triliun itu akbibat kebijakan (UU Minerba) itu,” sambungya.

Sementara itu, untuk sektor energi nabati muncul antusiasme dari para pemodal. Hal ini, menurut Mahendra sangat baik untuk memperkuat ketahanan energi, serta mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) olahan dan minyak mentah.

“Catatan BKPM, hampir 50 perusahaan yang diberi izin untuk melakukan investasi di biodiesel dan energi berbasis sawit lainnya, misalnya PPO (pure palm oil) itu sendiri yang dipakai PLN,” jelas Mahendra.

Sekadar informasi, PT PLN berencana mengurangi penggunaan BBM dan beralih menggunakan energi baru terbarukan dari minyak sawit yakni PPO. Seiring dengan rencana itu, perseroan melakukan kontrak pembelian sebanyak 6.720 ton PPO dari tiga perusahaan minyak sawit, yakni PT Smart Tbk, PT Wilmar Nabati Indonesia, serta PT Wilmar Cahaya Indonesia.

Mahendra berharap, antusiasme para pemodal ini bisa segera direspon oleh pemerintah pusat dalam bentuk fasilitasi. Dengan demikian, iklim investasi akan terjaga kendati Indonesia tengah masuki momentum Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden.