Kemenhub Tidak Urusi Bisnis Penerbangan

”Saya tidak mau Kementerian Perhubungan dilibatkan dalam hubungan bisnis. Itu bukan urusan kami. Kalau rugi saja melapor ke saya, tetapi kalau untung diam saja,” ujar Jonan seusai membuka Rapat Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA), Kamis (13/11), di Jakarta.

Menurut Jonan, menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan kebijakan Open Sky yang tidak lama lagi, perusahaan penerbangan harus bisa kompetitif. ”Jangan terlalu banyak minta proteksi dari pemerintah, nanti malah tidak sehat. Sebagai pebisnis, harus banyak akal. Harus kreatif. Jika tidak kreatif, maka bisnisnya akan bangkrut. Kemenhub hanya mengurus hal yang bersifat keselamatan,” tutur Jonan.

Ketua Umum INACA Arif Wibowo mengatakan, anggota INACA memang harus berbenah dan menyiapkan diri.

”Peningkatan daya saing industri penerbangan nasional membutuhkan tidak saja keterlibatan pemerintah, atau anggota INACA saja, tetapi juga lembaga atau organisasi lainnya yang terkait erat dalam kemajuan industri penerbangan nasional,” kata Arif.

Menurut Arif, akan sangat bijaksana jika pemerintah menyiapkan lebih dulu suatu kondisi industri penerbangan nasional yang sehat. Hal itu diperlukan guna membangun ketangguhan daya saing yang mumpuni sehingga siap bersaing dengan asing.

Terhitung mulai 2015, semua negara anggota ASEAN wajib tunduk pada kebijakan Open Sky yang disepakati para pemimpin ASEAN di Bali pada Oktober 2003.

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan akan membuka lima bandar udara (bandara) yang dapat dimasuki maskapai negara lain secara terbuka, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Hasanuddin Makassar. (M Clara Wresti)