Jangan Ada Perpanjangan MoU Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR-RI Kurtubi mengatakan, parlemen berharap dalam kesempatan renegosiasi enam bulan mendatang ini, PT Freeport Indonesia bisa memahami posisi pemerintah yang mengingingkan penerimaan negara lebih tinggi. Syarat-syarat tambahan yang diajukan pemerintah dalam MoU kedua tersebut juga diharapkan bisa dipenuhi oleh Freeport. Kalau pun dalam enam bulan ke depan Freeport belum juga menyepakati seluruh poin amandemen kontrak karya, Kurtubi meminta agar tidak ada perpanjangan lagi. "Janganlah. Masa diperpanjang lagi, diperpanjang lagi. Final ah mestinya," kata Kurtubi ditemui usai Rapat Dengar Pendapat dengan Freeport, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Kurtubi pun menyarankan agar Freeport menyepakati syarat-syarat yang diajukan pemerintah, seperti mempersempit wilayah kerja, peningkatan local content, peningkatan royalti, dan kepastian dibangunnya smelter. Kurtubi menambahkan, diharapkan Freeport mau meningkatkan royalti menjadi 21 persen.

Ditemui dalam kesempatan sama, Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin menyatakan, banyak hal menjadi pertanyaan masyarakat. "Saya aka membuktikan kita semua komit dengan pembangunan di Papua dan nilai tambah bagi bangsa dan negara," kata Maroef dalam RDP.