Dana Rp 20 Triliun untuk Desa Ditengarai Picu Konflik

Yoga menjelaskan, anggaran akan dipegang oleh kepala desa. Mengingat besarnya dana itu, Yoga yakin bahwa pertarungan perebutan untuk menjadi kepala desa akan semakin politis dan ketat, bahkan bukan tidak mungkin dapat berujung konflik horizontal.

"Terlebih lagi, pertarungan pilkades kental sekali dengan agama dan suku," ujar Yoga di salah satu restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

Selain itu, Yoga juga khawatir jika alokasi dana untuk desa tersebut tak merata dan cenderung berat ke kelompok tertentu saja. Lagi-lagi hal tersebut menjadi potensi konflik horizontal. Yoga mengatakan bahwa kunci menjawab kekhawatiran tersebut ada di dua pihak, yakni pemerintah dan masyarakat desa sendiri.

Pemerintah melalui kementerian terkait dan lembaga pengawasannya harus betul-betul bekerja memastikan anggaran itu terserap adil dan merata.

Adapun bagi masyarakat desa, Yoga menilai, anggaran tersebut adalah jawaban dari protes masyarakat desa selama ini, yakni ketimpangan kesejahteraan.

Yoga berharap masyarakat desa bersiap untuk membangun desanya demi kesejahteraan mereka sendiri. "Saya yakin masyarakat desa tidak bodoh ya. Mereka pasti akan memonitor, mengawasi apa implementasinya," ujar Yoga.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menambah kucuran anggaran ke desa dari Rp 9,1 triliun menjadi Rp 20 triliun. Penambahan itu untuk menggenjot pembangunan di sektor infrastruktur dan sumber daya manusia. Anggaran itu sendiri sudah disahkan DPR RI pada Jumat (13/2/2015) kemarin.