Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha: Tidak Perlu Ada "Reshuffle" Kabinet...

Kompas.com - 12/05/2015, 09:46 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur menuturkan, isu reshuffle kabinet dapat memengaruhi citra Indonesia di kalangan investor, padahal minat investasi ke Indonesia cukup tinggi.

"Tidak perlu ada reshuffle kabinet karena, kalau ada reshuffle pada semester pertama, para menteri yang baru harus melakukan penyesuaian lagi," kata Natsir melalui keterangan tertulis, Senin (11/5/2015) di Jakarta.

Natsir mengatakan, daripada merombak susunan kabinet, lebih baik pemerintah memperbaiki iklim investasi dengan mereduksi aturan-aturan yang menghambat dunia usaha, mulai dari undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (permen), sampai keputusan presiden (keppres).

"Yang penting, hal yang menghambat perlu dibenahi. Walaupun kita bicara tentang investasi atau pergerakan ekonomi, semua peraturan kalau tidak dirapikan dengan baik maka (akan menyebabkan) pergerakan ekonomi nasional juga lambat," kata dia.

Lebih lanjut, Natsir menyampaikan, dunia usaha mengapresiasi apa yang sudah diupayakan pemerintahan di bawah Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam mendorong percepatan ekonomi dan daerah.

Hal tersebut ditandai dengan kerja konkret pada pertemuan APEC, Pertemuan Beijing, Korea, dan Konferensi Asia Afrika di tingkat internasional. Di tingkat nasional, tambah Natsir, roadshow Jokowi–JK keliling daerah merupakan langkah yang sangat positif.

Langkah tersebut perlu dilakukan juga oleh menteri-menterinya untuk melihat permasalahan yang lebih dalam. "Program antara satu kementerian dan kementerian yang lainnya juga harus sinergis," ucap Natsir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com