BNP2TKI Perjuangkan Pendidikan Anak TKI di Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com -Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyadari bahwa jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi TKI nonprosedural atau ilegal di Malaysia mencapai lebih dari satu juta. Dengan jumlah itu, pemerintah tidak hanya dihadapkan pada masalah hukum dan peraturan perundangan di sana, tetapi juga soal banyaknya anak-anak TKI Malaysia, khususnya di wilayah Malaysia Timur, misalnya Sabah.

"Bagaimanapun, anak-anak TKI punya hak dan kesempatan sama untuk menempuh pendidikan. Di situlah, kami dengan berbagai upaya akan terus melakukan langkah-langkah agar pendidikan anak-anak TKI di sana juga bisa terus meningkat," ujar Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Nusron menuturkan saat ini ada sekitar 15.000 anak TKI yang juga menyandang status nonproseduran. Sama seperti orang tuanya, mereka berangkat atau diberangkatkan secara tak resmi, lantaran majikan mereka tak mengurus izin tinggal bagi pekerja.

Menurut Nusron, menyandang status tak resmi tidaklah mudah. Para TKI tidak akan mendapatkan fasilitas yang disediakan pemerintah Malaysia, terutama pendidikan. Untuk itu, Pemerintah berusaha hadir untuk menyediakan fasilitas pendidikan kepada anak-anak TKI, baik yang dikelola Konsulat Jenderal RI maupun TKI sendiri.

"Ada 15 ribu anak-anak TKI tidak resmi yang saat ini sekolah di Center Learning Center (CLC) yang dikelola kawan-kawan di sana," kata Nusron.

Dia menambahka, bahwa permasalahan sekolah untuk TKI hampir sama dengan persoalan beberapa sekolah di perbatasan, yakni tidak cukupnya tenaga pengajar untuk mendidik anak-anak.

Dia mengakui, memang ada guru didatangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ke beberapa sekolah di sana. Namun, guru hanya dikirim ke sekolah yang dikelola Konsulat Jenderal, sedangkan sekolah yang dikelola pekerja TKI sendiri tak banyak mendapatkan tenaga pengajar.

"Kita minta pemerintah menambah jumlah guru yang dikirim, mengingat terlalu banyaknya anak TKI di sana. Jumlahnya 15.000. Idealnya di sana itu 30 berbanding satu," kata Nusron.

Untuk itu, Nusron akan bertemu dengan anak-anak TKI ini di Sabah. Dia akan berkunjung saat lebaran Idul Adha nanti.

Nusron menyebutkan, Pemerintah saat ini sedang membangun semacam boarding school untuk anak-anak TKI di Sabah. Sekolah tersebut saat ini masih dalam tahap pembangunan.

"Kita mau bangun boarding school, itu nanti anak anak mereka nyantri ke sana. Ibunya kalau libur, ya sudah, nanti ke sana kalau mau bertemu," jelas Nusron. 

Bagaimanapun, lanjut dia, pemerintah tak memandang status anak-anak TKI itu. Pemerintah melihat mereka sebagai anak Indonesia.

"Kita tidak bedakan ilegal atau tidak, mereka tetap anak Indonesia. Kita tetap berikan pelayanan pendidikan untuk mereka," ujar Nusron.

Lebih lanjut, Nusron mengatakan, terkait masalah itu pihaknya akan membicarakan dengan Mendikbud Anies Baswedan. Harapannya, pemerintah melalui Kemendikbud bisa menambah tenaga pengajar bagi anak-anak TKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.