Kejar Target, Pemerintah Buru Wajib Pajak Kakap

Tak tanggung-tanggung, Ditjen Pajak memburu para wajib pajak (WP) kelas kakap. Mulai dari institusi negara, korporasi hingga konglomerat kelas kakap.

Pemilik grup usaha besar yang bergerak di bidang hotel, transportasi hingga kebun sawit berinisial PTS, termasuk yang disasar pajak.

"Dia diminta setor dulu, urusan hitungannya nanti belakangan," ungkap seorang sumber kepada Barly Haliem dari Kontan, Kamis (10/12/2015).

Tak cuma wajib pajak badan swasta, Ditjen pajak mengejar setoran dari lembaga negara dan Badan Usaha Negara (BUMN). Baru-baru ini Ditjen Pajak mendapat setoran pajak jumbo senilai
Rp 11,47 triliun.

Rupanya, setoran pajak jumbo ini berasal dari Bank Indonesia (BI). Setoran ini ditagih langsung Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Plt Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Menurut Bambang, setoran pajak jumbo ini merupakan pajak penghasilan (PPh) badan dari BI. "Lebih detilnya, BI lebih tahu," ujar Bambang kepada Kontan, Rabu (9/12/2015) malam.

Menurut Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, setoran pajak sebesar itu merupakan pajak rutin BI yang dibayarkan setiap tahun.

"Lihat saja di laporan keuangan tahunan BI, kami juga bayar pajak," jawab Mirza, kepada Kontan, Kamis (10/12/2015).

Berdasarkan laporan keuangan BI tahun 2014, total kewajiban pajak bank sentral mencapai Rp 13,86 triliun.

Selain BI, kabarnya, Pertamina menjadi incaran Ditjen Pajak. Targetnya, Pertamina  bisa menyetorkan pajak sekitar Rp 10 triliun pada akhir tahun ini.

Wianda Pusponegoro, VP Corporate Communication PT Pertamina mengklaim, total setoran Pertamina meliputi deviden dan kewajiban lain termasuk pajak ke pemerintah sebagai pemegang saham merupakan terbesar dari seluruh BUMN.

"Dua tahun lalu, setoran kami saja Rp 65 triliun," ujarnya.

Sayangnya, Wianda tak bersedia membeberkan rincian tagihan setoran pajak di akhir tahun ini. "Saya harus tanya orang keuangan untuk memastikan," imbuh Wianda.

BUMN lain yang menjadi sasaran tak lain sektor perbankan. Bahkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ikut dilirik pemerintah untuk segera menyetor pajak.

Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan Pelayanan Dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak optimistis target penerimaan 85 persen-87 persen dari estimasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 1.294 triliun, akan tercapai.

Selain dari reinventing, kontribusi juga datang dari revaluasi aset. Hingga kini, sudah ada 52 wajib pajak yang merevaluasi aset dengan total penerimaan pajak sebesar Rp 1,08 triliun.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo mengatakan, Ditjen Pajak agar berhati-hati untuk menagih setoran pajak di akhir tahun ini. "Agar Ditjen Pajak tidak terkesan semena-mena menafsirkan aturan," tutur Yustinus. (Amailia Putri Hasniawati, Asep Munazat Zatnika)