Mau Pindah ke KEK Batam? Ini Insentifnya...

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam Darmin Nasution mengatakan, industri di luar kawasan ekonomi khusus (KEK) Batam yang mau pindah ke area KEK berpeluang memperoleh insentif khusus.

Saat ini pemerintah masih melakukan audit terhadap pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam untuk kemudian mengembangkan KEK Batam. Sehingga, nantinya akan ada dua konsep di Batam, yakni FTZ yang menjadi satu dengan permukiman, dan KEK. “Kalau (industri) yang mau pindah, dia dikasih insentif. Pasti areanya tax allowance. Tax allowance itu kan ada beberapa macam. Tapi paling tidak yang ada di KEK itu, tax allowance-nya adalah pengeluaran-pengeluaran yang bisa digunakan untuk mengurangi pembayaran pajaknya,” kata Darmin kepada wartawan usai Sosialiasi Pengembangan Kawasan Pulau Batam, Kepulauan Riau, Senin (15/3/2016).

Lebih lanjut Darmin mengatakan, industri yang baru masuk di KEK Batam akan memperoleh insentif yang lebih baik ketimbang yang ada di wilayah FTZ. Insentif yang dimaksud, sambung Darmin, d iantaranya adalah tax allowance dan tax holiday. Dengan adanya insentif ini, Darmin yakin industri baru yang masuk akan lebih memilih KEK ketimbang FTZ. “Sekarang ini tidak ada tax holiday dan tax allowance di FTZ. Di FTZ itu cuma (bebas) bea masuk, (bebas) PPN,” imbuh Darmin.

Terkait dengan lokasi KEK dan luasnya, Darmin mengatakan dalam enam bulan ke depan tim teknis akan mengerjakan transisi pengembangan FTZ menjadi KEK. Wilayah yang banyak didiami permukiman penduduk tidak akan dimasukkan ke dalam KEK. “Kalau lebih banyak rumah, kita tidak akan masukkan KEK. Kita akan tetap mengambil daerah yang relatif kosong, dan ada industrinya. Kalau misalnya ada yang bertebaran di sana-sini, biarkan saja. Kita tawarkan (mereka) investasi di KEK,” ujar Darmin.

Sementara itu, merespons masih banyaknya pihak yang kontra dengan pengembangan KEK, Darmin menilai mereka hanyalah para spekulan tanah, dan bukannya investor yang jelas. “Kalau investor tentu dapat fasilitas. Yang menolak itu kan spekulan tanah. Kan yang bisik-bisik sama saya Ketua DPRD-nya,” pungkas Darmin.